Pilarportal.com – Manado – Kunjungan Kerja KPU RI bersama Bappenas RI terkait pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan serta anggaran KPU Tahun 2022 di KPU Provinsi Sulut, dirangkaikan dengan mengadakan rapat melibatkan satker 15 KPU Kabupaten/Kota di hadiri oleh Sekretaris dan Kasubag Perencanaan Rabu (9/11). Rapat Koordinasi dilakukan sebagai upaya untuk mengawal pelaksanaan Tahapan Pemilu serentak Tahun 2024.
Mengawali kegiatan Rakor Sekretaris KPU Provinsi SULUT Lucky F. Majanto menyampaikan Tahapan dan kegiatan yang sudah di laksanakan serta Realisasi anggaran Tahun 2022 KPU Provinsi SULUT yang baru mencapai 67,49%.Majanto menghimbau seluruh Satker di 15 KPU Kabupaten/Kota harus melaksanakan dan merealisasikan anggaran dengan target penyerapannya hingga bulan Desember mencapai 98%, melaksanakan tahapan Pemilu 2024 sesuai jadwal yang ditetapkan dan anggaran yang ada digunakan dengan sebaik-baiknya berdasarkan aturan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sekretaris 15 KPU Kabupaten/Kota diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, kendala, permasalahan yang terjadi terkait penyerapan realisasi anggaran juga memberikan masukan kepada KPU RI dan Bapenas RI yang hadir saat itu.
Sebagian besar aspirasi yang disampaikan terkait sarana prasarana Gedung kantor yang sudah tidak layak dan mengalami kerusakan, lahan hibah pemda yang masih bermasalah, pengadaan gudang, SDM KPU Kabupaten/Kota yang masih kurang, juga permasalahan yang di dapati realisasi anggaran rendah karena terkendala pada revisi. Seluruh KPU Kabupaten Kota optimis pada bulan desember nanti penyerapan anggarannya dapat mencapai 95%.Menanggapi aspirasi dari KPU Kab/Kota, Bappenas RI Indra Jaya memberikan pencerahan untuk KPU Kabupaten/Kota dalam mengusulkan anggaran harus ada proyeksinya, untuk mendapatkan anggaran dilakukan pemetaan tingkat kerusakan gedung, dibuat level kerusakan dan dibuat rekapan yang menjadi prioritas untuk di ajukan penganggarannya.
Indra menyampaikan dalam pelaksanaan Tahapan Pemilu koordinasi antara penyelenggara harus kuat, KPU harus menunjukkan sebagai lembaga istimewa yang tidak hanya bekerja saat Pemilu. M. Krisdiono Kabag Perencanaan KPU RI menekankan KPU Kab/Kota harus memiliki kemampuan untuk mengelola anggaran dan kewenangan KPA sepenuhnya pengambilan sikap dan keputusan terkait sarana prasana yang telah diberikan anggarannya tahun ini juga harus dilakukan koordinasi anggaran lintas divisi agar mencapai realisasi 95%.(*/yud)
