Jakarta, Pilarportal.com – 11 Februari 2026 – Rapim Polri hari kedua diisi dengan paparan dan masukan dari sejumlah menteri Kabinet Merah Putih terkait berbagai isu strategis nasional, mulai dari pengendalian inflasi, penguatan ekonomi desa, hingga percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam forum tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendukung dan mengawal kebijakan pemerintah agar dapat berjalan efektif hingga ke tingkat daerah.
“Alhamdulillah, hari ini kami mendapatkan dan mendengar langsung masukan dari empat narasumber, baik terkait penanganan inflasi, penguatan ekonomi desa, program Koperasi Merah Putih, hingga upaya mendorong optimalisasi dan percepatan pertumbuhan ekonomi,” ujar Kapolri di sela Rapim Polri yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Kapolri menilai, masukan dari para menteri menjadi perspektif strategis bagi seluruh jajaran Polri agar mampu berkolaborasi secara efektif dengan kementerian dan lembaga dalam mengawal kebijakan Presiden di lapangan.
“Ini menjadi bekal penting bagi personel Polri untuk bersinergi dan mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah, khususnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus mengendalikan inflasi.
Ia menyebut sejumlah langkah strategis, seperti optimalisasi APBD, digitalisasi pajak daerah, serta peningkatan kinerja BUMD, sebagai upaya konkret mendorong ekonomi daerah.
Tito juga berharap dukungan Polri, termasuk melalui Satgas Pangan, untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok. Menurutnya, harga yang terkendali akan berdampak langsung pada ketenangan masyarakat serta stabilitas keamanan.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono menyampaikan bahwa program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan program strategis nasional untuk menggerakkan ekonomi pedesaan dan mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional.
Dukungan Polri, baik di tingkat pusat maupun daerah, diharapkan dapat memperkuat implementasi program tersebut.
Sementara itu, Wakil Menteri PPN/Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menambahkan bahwa Polri memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan dan kepastian hukum guna mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026.
Melalui Rapim Polri ini, diharapkan terbangun kesamaan persepsi serta penguatan sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas nasional dan mendukung agenda pembangunan pemerintah secara berkelanjutan.
Komentar