MANADO, Pilarportal.com – Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Sulawesi Utara Kombes Pol Suryadi membantah tuduhan adanya permintaan dana operasional kepada penyidik dalam penanganan sengketa tanah di Kelurahan Malalayang Satu, Kota Manado.
Klarifikasi tersebut disampaikan menyusul pemberitaan salah satu media di Jakarta yang mengangkat tuduhan dari pelapor John Hamenda melalui kuasa hukumnya.
Dalam konferensi pers di Aula Tribrata Polda Sulut, Selasa (17/11/2026), Kombes Pol Suryadi menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak benar.
“Tuduhan tersebut sama sekali tidak benar dan kami tidak mendapatkan ruang hak jawab untuk meluruskan pemberitaan tersebut sebelum beredar luas,” tegas Suryadi.
Ia menjelaskan, perkara sengketa tanah tersebut telah bergulir sejak 2016. Awalnya, penanganan dilakukan Polresta Manado sebelum kemudian ditangani Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Utara.
Selama proses penanganan, kedua pihak disebut telah menempuh sejumlah upaya hukum, baik melalui jalur perdata maupun praperadilan sebanyak dua kali.
Penyidik Ungkap Dasar Penghentian Perkara
Terkait perkembangan penanganan kasus, Suryadi menjelaskan bahwa penyidik telah melakukan gelar perkara dan memutuskan menghentikan penyidikan karena dinilai tidak cukup bukti.
Keputusan tersebut, menurutnya, didasarkan pada putusan praperadilan tertanggal 1 September 2025 serta rekomendasi Biro Pengawasan Penyidikan (Wassidik) Bareskrim Polri pada 9 September 2025.
Rekomendasi tersebut diterbitkan setelah salah satu pihak melaporkan perkara dan meminta pelaksanaan gelar perkara khusus ke Biro Wassidik Bareskrim Polri.
“Penyidik menindaklanjuti perkara ini dengan menghentikannya karena dinilai tidak cukup bukti,” jelasnya.
Kombes Pol Suryadi menyayangkan adanya tuduhan terhadap penyidik tanpa disertai bukti konkret.
Ia menyarankan John Hamenda bersama kuasa hukumnya untuk menghadirkan bukti baru atau novum, maupun menempuh upaya hukum lain yang tersedia sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Mestinya John Hamenda dan kuasa hukumnya menyajikan bukti yang baru atau novum dalam perkara ini atau melakukan upaya hukum lainnya, jangan malahan menuduh penyidik tanpa bukti yang konkret,” ujarnya.
Suryadi juga menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum berupa laporan pidana apabila tuduhan dan penyebaran informasi yang dinilainya tidak benar terus berlanjut.
Polda Sulut Tegaskan Tidak Anti-Kritik
Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulawesi Utara Kombes Pol Endrastiawan Setyowibowo menegaskan bahwa institusinya terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat.
Menurutnya, kritik yang disampaikan secara konstruktif merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian.
“Polda Sulut pada prinsipnya terbuka dan tidak anti terhadap kritik yang membangun. Apabila tuduhan yang dilayangkan sudah bersifat menuduh tanpa adanya bukti yang sah, kami mempersilakan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) untuk mengambil langkah-langkah hukum,” singkatnya.
Melalui klarifikasi tersebut, Polda Sulut menyampaikan posisi institusi terkait pemberitaan dan tuduhan yang berkembang, sekaligus menegaskan pentingnya penyampaian informasi berdasarkan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Penulis : Yudi Mintalangi (UKW 24799)
Editor : YUDI HM




























Komentar