Polri Lakukan Pencegahan Korupsi Pupuk Subsidi di Pandeglang

Rabu, 6 September 2023

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri

Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri

Pilarportal.com – Pandeglang –  Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang terkait upaya pencegahan penyelewengan penyaluran pupuk subsidi.

Pencegahan tersebut diperlukan agar kasus serupa yang belum lama ditangani Polres Pandeglang tidak terulang kembali.

Yudi Purnomo Harahap selaku anggota Satgassus menyampaikan, pihaknya diterima oleh Sekda Kabupaten Pandeglang beserta jajarannya, Direktur Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, perwakilan dari PT Pupuk Indonesia Holding Company, dan Distributor Pupuk. Kemudian, dilakukan diskusi mengenai pendistribusian pupuk subsidi di Pandeglang dari Asisten Ekonomi, Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan Kabupaten Padeglang.

“Upaya pencegahan korupsi dan penyelewengan dalam pendistribusian pupuk subsidi merupakan perintah langsung Kapolri yang ingin Polri mendukung program pemerintah dalam bidang ketahanan pangan dan kepedulian terhadap kehidupan petani agar mendapatkan haknya memperoleh pupuk subsidi,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Rabu (6/9/23).

Ditambahkan Hotman Tambunan selaku kepala Tim Satgassus, apresiasi diberikan kepada aparat penegak hukum atas upaya penegakan hukum terhadap dugaan penyelewengan pupuk di Kabupaten Pandeglang.

“Ini harus dilihat bukan hanya dalam konteks penegakan hukum, tetapi juga sebagai momen dan bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas mekanisme distribusi pupuk bersubsidi terutama bagi pelaku yang berada di lini depan, yaitu dinas pertanian kabupaten, kios, dan distributor pupuk subsidi,” ungkapnya.

Menurutnya, Dinas Pertanian Kabupaten yang menentukan petani penerima pupuk harus selalu menjaga dan memperbaharui keakuratan data penerima pupuk bersubsidi. Sementara, PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) sebagai yang menunjuk kios dan distributor harus membina lebih intens para distributor dan kios.

Ketua Tim memaparkan, PIHC sebagai PSO (Public Service Obligation) yang ditunjuk oleh pemerintah juga harus terus menerus dan selalu memastikan agar para kios dan distributor melakukan aturan, prosedur, dan mekanisme yang telah ditetapkan. Terlebih, PIHC sudah mempunyai alat/tools tersendiri.(*/yud)

Berita Terkait

Pembangunan Mako Polres Sitaro Dimulai, Ditargetkan Rampung Akhir 2026
Demo Pedagang Pasar Bersehati Dikawal Ketat Polisi, 300 Massa Bergerak
PLN Pastikan Listrik Stabil, Agenda Nasional PIKI-UNKRIT di Poso Berjalan Lancar
RS ODSK Sulut Berhasil Lakukan Operasi Perdana Tumor Usus Besar
Hari Anak Nasional 2026, LPP Kelas IIB Manado Serahkan Pengurangan Masa Pidana kepada Anak Binaan
Wakapolri Tinjau SMA Kemala Taruna Bhayangkara, Cetak Generasi Pemimpin Indonesia Emas 2045
Wakapolda Sulut Buka Diktukba Polri 2026, 62 Calon Bintara Siap Tempuh Pendidikan
Polri dan Interpol RRT Tukar Buronan, Tiga WN China Dipulangkan dan Satu WNI Diserahkan

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Kamis, 6 Agustus 2026 - 06:53

Pembangunan Mako Polres Sitaro Dimulai, Ditargetkan Rampung Akhir 2026

Selasa, 28 Juli 2026 - 22:12

Demo Pedagang Pasar Bersehati Dikawal Ketat Polisi, 300 Massa Bergerak

Selasa, 28 Juli 2026 - 08:27

PLN Pastikan Listrik Stabil, Agenda Nasional PIKI-UNKRIT di Poso Berjalan Lancar

Jumat, 24 Juli 2026 - 08:35

RS ODSK Sulut Berhasil Lakukan Operasi Perdana Tumor Usus Besar

Kamis, 23 Juli 2026 - 20:50

Hari Anak Nasional 2026, LPP Kelas IIB Manado Serahkan Pengurangan Masa Pidana kepada Anak Binaan

Berita Terbaru