Pilarportal.com — Manado – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito memberikan Kuliah Umum di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Jumat (14/6/2024).
Kuliah umum dengan tema “Peran Perguruan Tinggi Mengawal Pilkada Berintegritas”, dibuka Dekan Fakultas Sidak dan Ilmu Politij (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Dr. Daud Markus Liando, SIP, MSi.
“Kenapa tema ini diangkat? Itu karena persiapan Pilkada 2026. Berkaca pada Pilkada tahun-tahun sebelumnya, ataupun Pemilu, tantangan itu adalah Integritas,” ucap Ferry Liando.
Katanya, Undang-Undang, kelembagaan, dan sumber daya sudah diperbaiki, namun persoalan integritas sulit untuk diperbaiki.
Sementara DKPP yang diharapkan untuk mengawal integritas, sayangnya subjeknya hanya sebatas penyelenggara.
“Padahal masalah integritas bukan hanya di penyelenggara. Walau kita siapkan penyelenggara seperti malaikat, tapi kalau stakeholder lain tidak berintegritas, ini masalah juga,” ucapnya.
Kata Liando, dugaan mahar di partai politik yang sering terjadi, apalagi di Pilkada, sedangkan Bawaslu belum bisa masuk ke sana karena statusnya masih bakal calon.
“Masalah integritas tidak semua karena penyelenggara, kadang-kadang karena adanya tekanan eksternal yang membuat penyelenggara terjebak,” ungjapnya.
Bahkan masyarakat juga turut memberikan andil terhadap kualitas Pilkada karena belum bisa menjadi pemilih rasional yang tak terpengaruh faktor lain.
Sementara itu, Ketua DKPP Heddy Lugito di awal kuliah umumnya menekankan pada persoalan etik yang menjadi problem dalam negara belakangan ini.
Dia menyebut bahwa DKPP satu-satunya lembaga peradilan etik di dunia, namun terbatas pada penyelenggara pemilu saja.
“Etik itu bukan soal benar dan salah, tetapi lebih kepada perbuatan, perilaku, ucapan yang patut dan tidak patut dilakukan,” tandasnya.
Katanya lagi, Bila etik bermasalah, hukum tidak akan sampai pada tujuannya, bahkan sangat mungkin persoalan hukum akan hilang.
Lanjutnya, adapun menjelang pemilu, banyak yang melalaikan etik, tapi berdalih dengan argumentasi, ‘Apa yang dilanggar, tidak ada hukum yang dilanggar.’
“Memang mereka tidak melanggar hukum, tapi melukai rasa keadilan kita semua, jelasnya.
“Sehingga kami ikhtiarkan, mungkinkah dibentuk Mahkamah Etik Nasional yang menerima pengaduan dari publik tentang penyelenggara negara,” jelasnya lebih lanjut.
Dirinya pun memohon dukungan dari para akademisi.
Dalam pandangannya, kampus adalah penyokong moral, penyokong pemikiran yang jernih.
“Kampus belum banyak dinodai pemikiran kekuasaan yang terlampau besar sehingga pemikiran jernih dan cemerlang dari para mahasiswa sangat dibutuhkan,” tutupnya.
Turut Hadir Ketua Bawaslu Sulut, Dr Ardilles Mewoh SIP MSi, serta sejumlah civitas Unsrat, khususnya FISIP.
