Pilarportal.com, Manado — Polda Sulut menegaskan komitmennya terhadap proses rekrutmen anggota Polri yang bersih, transparan, akuntabel, dan humanis (BETAH).
Penegasan ini disampaikan menyusul maraknya pemberitaan mengenai modus penipuan yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab yang mencatut nama pejabat Polda Sulut, termasuk Kapolda.
Kabid Humas Polda Sulut: Jangan Percaya Oknum Janjikan Kelulusan
Melalui siaran resmi, Kabid Humas Polda Sulut AKBP Alamsyah P. Hasibuan mengimbau masyarakat, khususnya para calon siswa dan orang tua, untuk tidak mudah tergiur bujuk rayu oknum yang menjanjikan kelulusan seleksi anggota Polri dengan imbalan uang.
“Modus seperti ini tidak bisa dibenarkan. Jangan tergoda dengan janji kelulusan. Ikuti prosedur resmi, belajar dan berlatih dengan sungguh-sungguh,” tegas AKBP Alamsyah, Jumat 14 Juni 2025.
Ia menjelaskan, praktik penipuan tersebut seringkali menggunakan skema seolah-olah membantu kelulusan. Jika calon siswa lolos, oknum mengklaim itu hasil bantuannya. Namun jika tidak lolos, uang bisa saja tidak dikembalikan.
Karo SDM: Rekrutmen Polri Dilaksanakan Secara Bersih dan Bebas Intervensi
Kepala Biro SDM Polda Sulut Kombes Pol Slamet Waloya menyatakan bahwa proses seleksi anggota Polri murni berbasis prestasi dan kompetensi, tanpa adanya pungli atau sponsor.
“Rekrutmen dilaksanakan secara one day service. Nilai disampaikan langsung di tempat, dan peserta dapat melihat hasilnya sendiri,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa tidak ada kerja sama antara Polda Sulut dengan lembaga bimbingan belajar (bimbel) mana pun. Segala bentuk promosi atau jaminan kelulusan oleh pihak eksternal adalah tidak sah dan menyesatkan.
Polda Sulut Usut Oknum Catut Nama Pejabat
Terkait pencatutan nama pejabat dan dugaan praktik penipuan, Polda Sulut menyatakan akan mengusut tuntas kasus tersebut sesuai hukum yang berlaku.
“Jika terbukti melakukan penipuan dan mencatut nama pejabat Polda, pelaku akan diproses secara hukum dan dimintai pertanggungjawaban,” tegas Kombes Pol Slamet.
Polda Sulut juga memiliki mekanisme pengawasan internal dan eksternal, serta membuka akses pengaduan masyarakat secara terbuka, guna menjaga integritas seleksi Polri.
Sosialisasi Anti-Percaloan Akan Terus Ditingkatkan
Sebagai langkah preventif, PoldaSulut akan memperluas edukasi publik tentang prosedur rekrutmen yang benar serta bahaya praktik percaloan. Sosialisasi akan dilakukan secara masif hingga ke tingkat Polres dan Polsek.
“Kami ingin memastikan masyarakat terlindungi dari praktik-praktik menyimpang. Rekrutmen Polri adalah hak semua warga negara yang memenuhi syarat, tanpa intervensi apa pun,” pungkas AKBP Alamsyah.
Komentar