Pilarportal.com,Minahasa – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa, menerima buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran (TA) 2025, untuk dibahas. Rapat Paripurna yang dilaksanakan bertempat di ruang sidang kantor DPRD Minahasa, Senin (16/03/2026) pagi.
Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Minahasa, Drs Robby Longkutoy MM, didampingi Wakil Ketua I Putri Pontororing dan Wakil Ketua II Adrie Kamasi, ini dihadiri langsung Bupati Minahasa Dr Robby Dondokambey SSi MAP, bersama Wakil Bupati Vanda Sarundajang SS.
Robby Longkutoy mengatakan, DPRD akan menindaklanjuti LKPJ Kepala Daerah TA 2025 ini melalui pembahasan bersama sesuai mekanisme yang berlaku.
Menurutnya, LKPJ merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat melalui lembaga legislatif.
“LKPJ ini akan dipelajari lalu dibahas secara komprehensif. Ini tentu sangat penting sebagai bentuk pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah,” ujarnya.
Sementara, Bupati Robby Dondokambey dalam sambutan memaparkan berbagai capaian kinerja pemerintah daerah selama tahun 2025, mulai dari kondisi keuangan daerah hingga indikator makro ekonomi yang menunjukkan tren positif bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Minahasa.
Menurutnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2026, Kabupaten Minahasa mencatatkan peningkatan pada sejumlah sektor penting.
Selain itu pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,58 persen pada tahun 2025, naik dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 5,49 persen.
Tentu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami peningkatan dari 79,26 persen pada tahun 2024 menjadi 79,73 persen pada tahun 2025.
Sementara itu, tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga mencapai 5,88 persen, turun cukup signifikan dari 6,53 persen pada tahun 2024.
“Capaian ini menunjukkan kemandirian ekonomi keluarga yang semakin baik di Kabupaten Minahasa,” ujar Bupati Robby Dondokambey dalam sambutannya.
Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Minahasa melaporkan realisasi pendapatan daerah mencapai Rp1,32 triliun atau sebesar 98,84 persen dari target yang ditetapkan.
Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp1,23 triliun atau 88,16 persen dari total anggaran setelah perubahan.
Meski demikian, Bupati mengakui masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, termasuk kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
“Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk terus berinovasi dalam menjalankan program pembangunan,” pungkasnya.
Turut hadir, Sekda Dr Lynda D Watania MM MSi, Forkopimda Minahasa, Anggota DPRD Minahasa, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa. (*)
Komentar