Pularportal.com, Bogor – Bupati Minahasa, Royke Octavian Roring (ROR), menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia Tahun 2023 yang bertempat di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor.
Mengusung tema Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi, kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Presiden RI Joko Widodo pada Selasa, (17/1/2023).
Dalam kesempatan tersebut, ROR menyimak langsung akan pemaparan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dan arahan dari Presiden Joko Widodo.
Presiden dalam arahannya menyampaikan bahwa para kepala daerah baik gubernur, bupati, dan wali kota, bersama-sama dengan Bank Indonesia (BI) harus terus memantau harga barang dan jasa yang ada di lapangan agar bisa dilakukan deteksi dini terkait gejolak harga yang.
“Tolong bupati, wali kota, gubernur harus sering datang ke pasar. Cek betul di lapangan, apa data yang diperoleh sesuai dengan fakta di lapangan atau tidak,” tegas Presiden.
Dirinya juga meminta untuk para gubernur, bupati, dan wali kota agar bekerja secara teliti ketika memantau pergerakan harga, terutama harga bahan pokok.
“Soal beras, dua hari yang lalu daya sudah mengingatkan Bulog terkait masalah ini karena di lapangan 79 daerah beras mengalami kenaikan yang tidak sedikit. Urusan telur, 89 daerah mengalami hal yang sama, naik. Urusan kecil-kecil, urusan tomat, 82 daerah mengalami kenaikan, dan daging ayam ras, 75 daerah mengalami kenaikan, sebutnya.
Selain itu, Presiden juga meminta para kepala daerah berhati-hati dalam menetapkan tarif yang diatur oleh pemerintah daerah karena dapat memicu inflasi.
“Hal-hal yang berhubungan dengan tarif angkutan seperti, tarif PDAM, hati-hati menentukan, itu bisa menjadikan inflasi naik. Harus dihitung dengan benar, kalau masih kuat ditahan, kalau enggak kuat, naik enggak apa-apa tapi sekecil mungkin. Jangan sampai ada PDAM menaikkan lebih dari 100, karena data yang masuk ke saya ada,” ujarnya.
Tak lupa mantan Wali kota Solo ini juga meminta kepada Badan Pusat Statistik (BPS) di daerah untuk memberikan data yang akurat kepada para kepala daerah.
“Yang saya lihat sekarang ini dari Kemendagri, dari BI semuanya terus menyampaikan informasi ke daerah, sehingga daerah semuanya memiliki data,” tuturnya.
(**/DRO)
Komentar