Pilarportal.com — Manado – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara menyelenggarakan kegiatan Opini Kebijakan dengan tema “Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (Survey IKM-IPK)” secara virtual, Senin (20/3).
Kegiatan tersebut diawali dengan penyampaian laporan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara Ronald Lumbuun.
Pada kesempatan tersebut, Ronald menyampaikan harapannya bahwa melalui diskusi Opini Kebijakan ini, seluruh peserta dapat memperoleh informasi dan diskusi terkait evaluasi atas tingkat kepuasan layanan Hukum dan HAM di Kantor Wilayah sehingga kedepannya layanan publik ini dapat diakses semakin lebih efektif dan efisien serta mampu memberikan kemudahan pelayanan terhadap masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward O.S. Hiariej membuka kegiatan tersebut dengan memberikan sambutannya. Ia menjelaskan bahwa Survei Kebutuhan Masyarakat (SKM) merupakan tolak ukur untuk menilai kualitas pelayanan publik. Melalui SKM tersebut, dapat diketahui kedala-kendala pelaksanaan pelayanan publik agar dapat dijadikan bahan evaluasi untuk menemukan solusi atau kebijakan yang tepat sasaran guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan.
Selain itu, ia mengatakan bahwa unit pelayanan publik juga dituntut untuk memenuhi pemerintahan yang baik dan bersih. Sama halnya dengan metode SKM, untuk mengukur tingkat pencegahan dan pemberantasan korupsi juga digunakan metode survei yang dikenal dengan Survei Persepsi Anti Korupsi yang diukur dengan Indeks Persepsi Anti Korupsi.
Dipandu oleh moderator Regina Mangkey, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh beberapa narasumber yaitu materi terkait Kebijakan Dalam Pengawasan Publik yang disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Sam Ratulangi Manado Ronny Gosal.
Materi terkait Pelayanan Publik Pada Kanwil Kemenkumham Sulut yang disampaikan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sulawesi Utara Rudy Hendra Pakpahan, serta materi terkait Kebijakan Survei Kepuasan Masyarakat yang disampaikan oleh Analis Kebijakan Ahli Pertama Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Willy Wibowo.
Kegiatan diakhiri dengan tanya jawab dan ditutup oleh Kepala Divisi Keimigrasian Friece Sumolang.
Kegiatan ini digelar untuk menentukan arah dan tujuan yang jelas dalam transformasi layanan publik Kementerian Hukum dan HAM di wilayah serta mengetahui tingkat kepuasan masyarakat dan persepsi anti korupsi.(*/yud)
