JAKARTA, Pilarportal.com – Polri menangani 207 laporan polisi terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO) selama pelaksanaan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) pada 13–19 November 2026.
Dalam operasi tersebut, sebanyak 238 tersangka diamankan. Sementara jumlah korban yang terdata mencapai 510 orang, termasuk 62 anak-anak.
Capaian itu merupakan hasil penanganan Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri bersama Polda dan Polres jajaran di seluruh Indonesia.
Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Pol Erdi A. Chaniago mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Polri menjalankan program prioritas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam memperkuat penegakan hukum terhadap TPPO.
Menurutnya, pemberantasan perdagangan orang harus dilakukan secara berkelanjutan dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.
“Penanganan TPPO merupakan program prioritas Bapak Kapolri dalam penguatan bidang penegakan hukum yang dilaksanakan secara humanis terhadap masyarakat,” ujar Erdi di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol Nurul Azizah menjelaskan, dari 510 korban yang terdata, sebanyak 448 orang merupakan orang dewasa dan 62 lainnya anak-anak.
Berdasarkan komposisinya, korban terdiri dari 50 persen perempuan dewasa, 37 persen laki-laki dewasa, dan 13 persen anak-anak.
Nurul menegaskan, setiap tindakan penegakan hukum dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan dengan memperhatikan keselamatan petugas serta perlindungan saksi dan korban.
Dari hasil penyidikan, para tersangka diketahui memiliki peran berbeda dalam jaringan TPPO. Mereka antara lain bertindak sebagai perekrut, penampung, penyalur, pengirim, penerima, pemodal hingga mucikari.
Penyidik masih mengembangkan perkara untuk mengungkap pihak lain yang diduga terlibat, termasuk pengendali jaringan dan pihak yang memperoleh keuntungan dari praktik perdagangan orang.
Pengiriman PMI Nonprosedural dan Eksploitasi Seksual Mendominasi
Polri mencatat pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural menjadi modus yang paling banyak ditemukan, dengan persentase 42 persen.
Modus berikutnya adalah eksploitasi seksual terhadap orang dewasa sebesar 38 persen. Selain itu, ditemukan pula kasus eksploitasi seksual anak, pekerja rumah tangga dalam negeri, pengantin pesanan, anak buah kapal (ABK), hingga perekrutan sebagai tentara bayaran.
Di luar penindakan, Polri juga memperkuat pencegahan melalui program Rise and Speak. Sepanjang periode KRYD tersebut, tercatat 279 kegiatan edukasi dengan total 47.550 peserta.
Kegiatan menyasar berbagai kelompok masyarakat, terutama perempuan, anak-anak, pencari kerja, serta warga yang berada di wilayah dengan potensi kerawanan TPPO.
84 Korban Dipulangkan, Pendampingan Dilanjutkan
Dalam aspek perlindungan, Polri bersama instansi terkait telah memulangkan 84 korban selama periode 13–19 November 2026.
Penanganan selanjutnya dilakukan melalui koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta BP2MI atau Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sesuai kewenangan masing-masing.
Pendampingan mencakup penampungan sementara, rehabilitasi sosial, bantuan psikologis, pemenuhan hak pendidikan bagi korban anak, hingga fasilitasi pekerjaan dan pemberdayaan ekonomi bagi korban dewasa.
Nurul menegaskan, proses penanganan tidak berhenti setelah korban ditemukan atau diselamatkan. Pemulangan, pendampingan, dan reintegrasi sosial juga menjadi bagian penting agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan bermartabat.
Polri Perbarui Penanganan Kasus Almisri dan Perkara Bupati Kupang
Dalam kesempatan yang sama, Nurul menyampaikan perkembangan penanganan kasus Almisri. Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri terus berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri dan Interpol setelah diterbitkannya Red Notice.
Upaya pencarian informasi mengenai keberadaan yang bersangkutan masih terus dilakukan.
Sementara itu, perkara yang melibatkan Bupati Kupang ditangani Polda Nusa Tenggara Timur (NTT). Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri memberikan asistensi sejak awal proses penanganan.
Nurul juga membantah informasi di media sosial yang menyebutkan adanya perdamaian dalam perkara tersebut.
“Informasi bahwa terjadi perdamaian dan sebagainya itu tidak betul. Prosesnya tetap berjalan sesuai dengan prosedur,” tegasnya.
Kasubdit II Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Pol Yolanda Evalyn Sebayang menambahkan, data korban anak merupakan kompilasi penanganan perkara dari seluruh Indonesia.
Pihaknya masih melakukan pengecekan kepada masing-masing Polda untuk memastikan perkembangan dan kondisi terkini para korban.
Terkait modus perekrutan tentara bayaran, Yolanda menjelaskan bahwa perkara yang sejauh ini ditangani Polri berkaitan dengan keberangkatan warga negara Indonesia ke Rusia. Para korban berasal dari Jakarta, Surabaya, Bogor, dan Sumatera Utara.
Adapun informasi mengenai keberangkatan ke Ukraina masih memerlukan pendalaman karena belum masuk dalam perkara yang secara resmi ditangani dan tercatat dalam data tersebut.
Masyarakat Diminta Waspadai Tawaran Kerja Bergaji Besar
Polri mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji besar tanpa kejelasan perusahaan maupun prosedur pemberangkatan.
Calon pekerja juga diminta memeriksa legalitas perusahaan penempatan tenaga kerja, memastikan kelengkapan dokumen, serta tidak menyerahkan dokumen pribadi atau paspor kepada pihak yang tidak berwenang.
Polri menegaskan pemberantasan TPPO harus dilakukan melalui penindakan terhadap pelaku, pembongkaran jaringan, penyelamatan korban, serta pencegahan agar masyarakat tidak terjerat praktik perdagangan orang.
Penulis : Yudi Mintalangi (UKW 24799)
Editor : YUDI HM

Komentar Batalkan balasan