Pilarporta.com,Minahasa – Pemerintah Kabupaten Minahasa serius mewujudkan target sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) pada tahun 2025.
Dalam hal ini menggelar Kegiatan Penguatan Kerjasama Lintas Perangkat Daerah Untuk Mewujudkan Kabupaten Minahasa Layak Anak, melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Minahasa.
kegiatan tersebut Komitmen ini diperkuat melalui kegiatan penguatan kerja sama lintas perangkat daerah serta stakeholder yang ada. Kegiatan dilaksanakan di Anos Cafe Tondano. Senin (26/5/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Dr. Lynda D. Watania, M.M., M.Si. mewakili Bupati Minahasa.
Dalam sambutannya, Sekda Lynda Watania mengungkapkan optimisme besar terhadap target KLA 2025. “Ada banyak upaya yang telah kita laksanakan sejak tahun lalu.
Indikator yang harus dipenuhi Kabupaten Minahasa dalam penilaian KLA terus meningkat, dari awal tahun 250 menjadi lebih dari 700 saat ini,” jelasnya.
Ia berharap angka ini dapat terus dipertahankan dengan melampirkan dokumen dan indikator kinerja yang telah ditentukan Kementerian. Penilaian KLA sendiri direncanakan akan dilaksanakan pada 4 Juni mendatang.
Sekda juga menekankan bahwa pembangunan anak di Indonesia tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu sektor.
Tentu semua sektor harus bergerak bersama-sama untuk membangun perlindungan terhadap anak secara berkelanjutan, termasuk melibatkan forum anak. Kita semua memiliki tanggung jawab yang sama untuk mewujudkan Kabupaten Minahasa sebagai Kabupaten Layak Anak,” tegasnya.
Selain itu Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Minahasa, Josefien Kaurow, SP., menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk menjadikan Minahasa sebagai KLA.
“Persiapan telah kami lakukan secara menyeluruh, termasuk perencanaan implementasi secara hybrid demi memastikan partisipasi yang luas dan efektif dari seluruh perangkat daerah terkait,” ungkap Josefien.
Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak di daerah telah berjalan efektif dan sesuai dengan standar KLA. VLH ini melibatkan pengecekan fisik di lapangan, seperti infrastruktur ramah anak, sarana dan prasarana, serta lingkungan yang aman dan kondusif bagi anak.
Lanjut Josefien, saat proses verifikasi yang menggabungkan penilaian secara daring (virtual) dan di lapangan (secara langsung) untuk memastikan bahwa sebuah daerah layak disebut Kota Layak Anak (KLA).
Ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan, program, dan infrastruktur yang mendukung hak dan perlindungan anak telah diterapkan dengan baik di lapangan, termasuk ketersediaan sarana dan prasarana ramah anak, serta lingkungan yang aman dan kondusif bagi anak.
Ia menambahkan, mewujudkan KLA membutuhkan sinergi dan komitmen kuat dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat memperkuat koordinasi, menyatukan persepsi, dan merumuskan langkah-langkah konkret bersama dalam pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak di Minahasa,” lanjut Josefien.
Kegiatan tersebut dukungan penuh dari Bupati dan Wakil Bupati menjadi motivasi besar bagi DPPPA untuk terus bergerak maju.
Josefien menambahkan, tujuan dan maksud kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan kepedulian stakeholder yang ada, dan elemen-elemen terkait dalam upaya mewujudkan pembangunan yang ramah terhadap pemenuhan hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak.
“Mari kita bersinergi dan berkolaborasi, ini merupakan tanggung jawab kita bersama, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita bisa terwujud,” pungkasnya.
Komentar