Pemuda Muhammadiyah Dukung Polri Tetap di Bawah Presiden

Kamis, 29 Januari 2026 - 20:50 WITA

URL berhasil dicopy

URL berhasil dicopy

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dzulfikar Ahmad Tawalla,

Jakarta, Pilarportal.com — Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah menegaskan dukungannya agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah komando Presiden, menyusul munculnya wacana penempatan institusi kepolisian di bawah kementerian tertentu.

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dzulfikar Ahmad Tawalla, menilai struktur komando yang berlaku saat ini sudah tepat dan terbukti mendukung efektivitas kinerja Polri dalam menjalankan tugas pelayanan, perlindungan, serta penegakan hukum di masyarakat.

“Posisi Polri di bawah Presiden membuat koordinasi berjalan lebih cepat dan efisien karena tidak terhambat birokrasi panjang. Selain itu, hal ini juga penting untuk menjaga independensi Polri dari kepentingan politik sektoral,” kata Dzulfikar dalam keterangan tertulisnya, Selasa (27/1/2026).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menjelaskan bahwa sistem komando langsung telah memberikan dampak positif dalam mendukung berbagai program strategis pemerintah. Salah satunya terlihat dari keterlibatan aktif Polri dalam membantu menyukseskan program prioritas nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Dzulfikar, apabila Polri ditempatkan di bawah kementerian, maka terdapat potensi perlambatan dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan tugas akibat prosedur administrasi yang lebih kompleks.

“Kita membutuhkan institusi kepolisian yang responsif dan cepat bertindak. Struktur kementerian cenderung birokratis dan berpotensi menghambat efektivitas kerja di lapangan,” tegasnya.

Dukungan Pemuda Muhammadiyah ini sejalan dengan pandangan sejumlah akademisi dan pakar hukum tata negara yang sebelumnya menilai bahwa keberadaan Polri langsung di bawah Presiden merupakan bagian penting dari semangat reformasi untuk menjamin profesionalisme, netralitas, dan akuntabilitas penegakan hukum di Indonesia.

Berita Terkait

Kemkomdigi Ingatkan Orang Tua Dampingi Anak Saat Akses Teknologi Digital
Polsus dari 8 Instansi Bersaing Jadi Teladan Nasional 2026
Polres Sangihe Salurkan Bantuan untuk Korban Gempa di Pulau Kawio dan Marore
JK Temui Prabowo, Bahas Percepatan Energi Bersih dan Ketahanan Energi Nasional
Bareskrim Polri Tangkap Buronan Narkoba Australia di Bandara Bali
Menkum: Revisi UU Polri Penting Hadapi Tantangan Keamanan Modern
Jelang Hari Bhayangkara ke-80, Polda Sulut Gelar Pekan Disiplin untuk Personel
Presiden Prabowo Percepat Revitalisasi 71 Ribu Sekolah dan Bangun Sekolah Nasional Terintegrasi

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Sabtu, 13 Juni 2026 - 10:14 WITA

Kemkomdigi Ingatkan Orang Tua Dampingi Anak Saat Akses Teknologi Digital

Jumat, 12 Juni 2026 - 12:44 WITA

Polres Sangihe Salurkan Bantuan untuk Korban Gempa di Pulau Kawio dan Marore

Jumat, 12 Juni 2026 - 11:58 WITA

JK Temui Prabowo, Bahas Percepatan Energi Bersih dan Ketahanan Energi Nasional

Jumat, 12 Juni 2026 - 10:29 WITA

Bareskrim Polri Tangkap Buronan Narkoba Australia di Bandara Bali

Jumat, 12 Juni 2026 - 09:27 WITA

Menkum: Revisi UU Polri Penting Hadapi Tantangan Keamanan Modern

Berita Terbaru

Exit mobile version