BKAD Minsel Klarifikasi Tentang Tertundanya Pembayaran ASN P3K 2024

Senin, 29 September 2025 - 02:28 WITA

URL berhasil dicopy

URL berhasil dicopy

PilarPortal.Com-Minsel-Dengan belum tertundanya gaji Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan. Mengacu dari  hal itu, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)  james Tombokan mengeluarkan klarifikasi.

Kepala BKAD Minsel James Tombokan, bahwa terdapat kekurangan alokasi anggaran untuk pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Keterlambatan pembayaran gaji PPPK itu murni disebabkan terjadinya perubahan jadwal penetapan dan pengangkatan yang lebih cepat dari asumsi awal penganggaran. Kekurangan ini berlaku untuk PPPK hasil rekrutmen formasi tahun 2024 tahap 1 dan tahap 2 yang diangkat pada tahun 2025,” kata mantan Asiten tiga Sekdakab Minsel ini.

Menurut Tombokan untuk penganggaran dan perubahan status menjadi dasar awal penganggaran gaji PPPK yang awalnya didasarkan pada surat Badan Kepegawaian Negara (BKN) nomor 2933/B-MP.01.01/K/SD/2025 tanggal 18 Maret 2025 perihal Penetapan Nomor Induk ASN kebutuhan Tahun Anggaran 2024.

“ Jadi berdasarkan surat tersebut, pengangkatan PPPK diasumsikan paling lambat pada tanggal 1 Oktober 2025 yang berrdasarkan asumsi ini, alokasi gaji di APBD murni Tahun Anggaran 2025 hanya dianggarkan untuk periode tiga bulan, yaitu dari Oktober hingga Desember 2025,” ujar juga mantan Kaban BKDD ini.

“ Untuk perubahan satus Pertimbangan Teknis (Pertek) pada saat proses penetapan APBD Pergeseran/Perubahan, terjadi perubahan status pada sistem kepegawaian. Awalnya, proses pertimbangan teknis untuk penetapan NIP sempat turun status menjadi “pengusulan” akibat adanya surat BKN tersebut. Maka dari itu setelah proses penetapan APBD Pergeseran/Perubahan Penjabaran selesai, status Pertek kembali ke proses selanjutnya, yaitu persetujuan pertimbangan teknis,” katanya.

Makanya, pembayaran gaji ASN PPPK tersebut mengalami keterlambatan, meski demikian pemerintah Kabupaten sudah melakukan solusi  dan langkah positif dan sesuai aturan guna mengantisipasi tertundanya Gaji ASN P3K.(Hanny)

Berita Terkait

Personil Polres Minsel Bantu korban Laka Tunggal Di Wilayah Kepolisian Polresta  Manado
Pembangunan Gedung Megah, Tinggalkan Dua Kisah  Di Desa Boyong Atas
Neltje Porawouw Menang Pilhut Desa Talikuran Kecamatan Kakas
Unggul 360 Suara, Sandra Veyla Tarandung Terpilih Hukum Tua Desa Pahaleten
Polres Minahasa Gelar Apel Pergeseran Pasukan Pengamanan Pilhut 2026
Demron Raf Luly Resmi Jabat Penjabat Hukum Tua Desa Rumoong Bawah
Tiga Hari Menjelang Pilhut, Ini Imbauan Bupati dan Wabup Minahasa Menjelang Pilhut Serentak 2026
Hukumtua Dan Warga Desa Rumoong Bawah Apresiasi Pembangunan KDMP

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Rabu, 17 Juni 2026 - 22:40 WITA

Personil Polres Minsel Bantu korban Laka Tunggal Di Wilayah Kepolisian Polresta  Manado

Rabu, 17 Juni 2026 - 20:53 WITA

Pembangunan Gedung Megah, Tinggalkan Dua Kisah  Di Desa Boyong Atas

Rabu, 17 Juni 2026 - 17:43 WITA

Neltje Porawouw Menang Pilhut Desa Talikuran Kecamatan Kakas

Rabu, 17 Juni 2026 - 17:14 WITA

Unggul 360 Suara, Sandra Veyla Tarandung Terpilih Hukum Tua Desa Pahaleten

Senin, 15 Juni 2026 - 20:32 WITA

Polres Minahasa Gelar Apel Pergeseran Pasukan Pengamanan Pilhut 2026

Berita Terbaru

Nasional

Presiden Prabowo Minta Layanan Haji 2027 Ditingkatkan

Kamis, 18 Jun 2026 - 07:53 WITA

Exit mobile version