MANADO, Pilarportal.com – Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Sulawesi Utara, Brigjen Pol Awi Setiyono, memimpin kegiatan Penandatanganan Pakta Integritas dan Pengambilan Sumpah Panitia, Peserta, serta Orang Tua/Wali dalam rangka Seleksi Penerimaan Terpadu Anggota Polri Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Tri Brata Mapolda Sulut, Selasa (31/3/2026), sebagai bentuk komitmen Polda Sulut dalam mewujudkan proses seleksi yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Dalam arahannya, Wakapolda menegaskan bahwa seluruh tahapan seleksi akan berpedoman pada prinsip BETAH, yaitu Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis, serta dilaksanakan secara clean and clear.
“Penandatanganan Pakta Integritas ini adalah bentuk keterbukaan Polri. Kami ingin memastikan tidak ada praktik korupsi, kolusi, maupun nepotisme dalam proses ini,” tegasnya.
Berdasarkan data animo pendaftaran daring, tercatat sebanyak 1.705 peserta yang siap mengikuti seleksi tahun ini, terdiri dari 1.405 pria dan 300 wanita.
Adapun rinciannya, Taruna/i Akpol sebanyak 101 peserta (88 pria dan 13 wanita), Bintara Polri sebanyak 1.537 peserta (1.250 pria dan 287 wanita), serta Tamtama Polri sebanyak 67 peserta pria.
Para peserta akan menjalani berbagai tahapan seleksi, mulai dari pemeriksaan administrasi awal hingga sidang akhir kelulusan tingkat daerah.
Khusus calon Taruna/i Akpol yang dinyatakan lulus di tingkat daerah, akan melanjutkan seleksi ke tingkat pusat di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang.
Dalam kesempatan tersebut, Wakapolda juga mengingatkan para orang tua dan wali agar tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan uang.
“Jangan percaya janji dari oknum yang mengaku bisa meluluskan. Persiapkan diri dengan baik, jaga mental, dan tetap berdoa,” pesannya.
Ia juga menegaskan, peserta yang mencoba menggunakan koneksi atau “sponsor” untuk mempengaruhi panitia akan langsung didiskualifikasi.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Irwasda Polda Sulut, Karo SDM Polda Sulut, para pejabat utama, panitia seleksi, serta pengawas internal dan eksternal, termasuk perwakilan Ombudsman dan media.
