JAKARTA, Pilarportal.com — Komisi III DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Kapolri untuk mengevaluasi kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sepanjang tahun 2025 sekaligus membahas program kerja Polri tahun 2026.
Rapat berlangsung di Ruang Sidang DPR RI, Jakarta, dengan fokus utama pada peningkatan profesionalisme institusi kepolisian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam forum tersebut, kinerja Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (Polda Sulut) menjadi salah satu sorotan positif. Anggota Komisi III DPR RI, Martin Daniel Tumbelaka, secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Kapolda Sulut Irjen Pol Roycke Harry Langie atas respon cepat jajaran kepolisian dalam menangani bencana banjir bandang di wilayah Kepulauan Sitaro.
Martin menilai langkah cepat yang dilakukan Polda Sulut menunjukkan efektivitas koordinasi birokrasi serta kesiapsiagaan aparat di lapangan dalam merespons situasi darurat.
“Pada hari kejadian, jajaran Polda Sulut langsung turun ke lokasi. Seluruh kebutuhan masyarakat terdampak bisa segera ditangani secara bersamaan. Ini membuat masyarakat merasa terbantu dan merasakan kehadiran negara melalui Polri,” ungkap Martin dalam rapat tersebut.
Selain penanganan bencana, Komisi III DPR RI juga memberikan penilaian positif terhadap kinerja Polda Sulut dalam aspek penegakan hukum.
Ketegasan dalam mengusut berbagai kasus tindak pidana korupsi di wilayah Sulawesi Utara dinilai sebagai bentuk komitmen Polri dalam menjaga kepercayaan publik.
Menurut Martin, sejumlah perkara korupsi yang ditangani Polda Sulut menunjukkan progres signifikan hingga tuntas, sehingga menjadi contoh penegakan hukum yang profesional dan berintegritas.
“Tidak hanya sigap dalam urusan kemanusiaan, tetapi juga tegas dalam penegakan hukum. Kami mengapresiasi keberanian Polda Sulut dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi di Sulawesi Utara,” tambahnya.
Rapat kerja tersebut menjadi bagian dari agenda rutin Komisi III DPR RI dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Polri, sekaligus mendorong peningkatan pelayanan publik, responsivitas penanganan bencana, serta penegakan hukum yang berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia.
