PAPUA BARAT DAYA, Pilarportal.com – Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops Kapolri) Komjen Pol. Dr. M. Fadil Imran, M.Si., mendorong transformasi pelayanan kepolisian melalui penguatan integrasi Layanan Polisi 110, Command Center, SPKT, Samapta,
Serta fungsi patroli agar mampu menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, terkoordinasi, serta berorientasi pada penyelesaian masalah masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Komjen Fadil Imran saat melakukan kunjungan kerja ke Polresta Sorong Kota, Papua Barat Daya, Kamis (16/7/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Astamaops Kapolri meninjau langsung pelaksanaan Layanan Polisi 110, mekanisme kerja Command Center, hingga koordinasi antara operator, SPKT, Samapta, dan personel yang bertugas di lapangan.
Berdasarkan data Posko Command Center 110 Mabes Polri, sepanjang Januari hingga Juni 2026, Layanan Polisi 110 Polresta Sorong Kota menerima 3.392 panggilan.
Dari jumlah tersebut, 2.672 panggilan berhasil dijawab dengan success call rate mencapai 88,18 persen.
Capaian itu meningkat dibandingkan tahun 2025 yang berada pada angka 80,37 persen, sekaligus menempatkan Polresta Sorong Kota di posisi kedua jajaran Polda Papua Barat Daya.
Meski mengapresiasi peningkatan tersebut, Komjen Fadil menegaskan bahwa keberhasilan pelayanan kepolisian tidak hanya diukur dari banyaknya panggilan yang dijawab.
“Telepon terjawab adalah awal dari pelayanan, bukan akhir. Yang harus kita pastikan adalah setelah masyarakat menyampaikan masalahnya, siapa yang bergerak, berapa lama polisi sampai, dan apakah persoalan masyarakat benar-benar tertangani,” tegas Fadil.
Menurutnya, paradigma pelayanan harus bergeser dari sekadar menerima laporan menjadi memastikan setiap laporan ditindaklanjuti hingga masyarakat memperoleh solusi.
Ia menjelaskan alur pelayanan ideal dimulai dari laporan yang masuk melalui Layanan Polisi 110, diverifikasi, diteruskan kepada personel terdekat, ditindaklanjuti di lapangan, hingga hasil penanganannya kembali dimonitor.
“Jangan hanya bertanya berapa telepon yang kita jawab. Mulai bertanya, berapa masyarakat yang benar-benar kita bantu. Itu ukuran pelayanan yang jauh lebih penting,” ujarnya.
Integrasi Seluruh Fungsi Kepolisian
Komjen Fadil juga menekankan pentingnya integrasi seluruh fungsi kepolisian agar masyarakat tidak dibebani dengan struktur organisasi internal.
Menurutnya, masyarakat hanya membutuhkan kehadiran polisi saat menghadapi persoalan, sehingga seluruh fungsi seperti Layanan Polisi 110, SPKT, Samapta, patroli, Lalu Lintas, hingga Reserse harus bekerja dalam satu sistem yang saling terhubung.
“Masyarakat tidak perlu memikirkan ini urusan fungsi yang mana. Bagi masyarakat sederhana: saya membutuhkan polisi. Tugas kitalah memastikan kebutuhan itu diteruskan kepada personel yang paling tepat dan paling cepat,” katanya.
Command Center Harus Menjadi Pusat Pengambilan Keputusan
Dalam arahannya, Astamaops Kapolri juga memperkenalkan paradigma baru mengenai fungsi Command Center.
Ia menegaskan bahwa Command Center bukan sekadar ruangan berisi layar besar dan teknologi modern, tetapi pusat kendali yang mampu menerima informasi, menganalisis situasi, mengambil keputusan, menggerakkan personel, dan memastikan setiap persoalan masyarakat terselesaikan.
Menurutnya, sistem pelayanan yang efektif tidak selalu bergantung pada fasilitas mahal, melainkan kesiapan operator, komunikasi yang terintegrasi, data personel, serta kemampuan pimpinan mengambil keputusan secara cepat.
Patroli Berbasis Data untuk Cegah Kejahatan
Selain memperkuat layanan responsif, Komjen Fadil meminta jajaran Polri memanfaatkan data gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sebagai dasar penyusunan strategi pencegahan kejahatan.
Data DORS Polri menunjukkan, sepanjang 2025 terdapat 2.429 kasus kejahatan di wilayah hukum Polresta Sorong Kota.
Sementara pada periode Januari–Juni 2026 tercatat 1.503 kasus, dengan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) masih menjadi kejahatan yang paling dominan, yakni 613 kasus pada 2025 dan 363 kasus selama semester pertama 2026.
Komjen Fadil meminta data tersebut dipetakan berdasarkan lokasi, waktu, dan pola kejadian agar patroli dapat dilakukan secara lebih efektif dan tepat sasaran.
“Data harus bisa menjawab: kejahatan paling sering terjadi di mana, jam berapa paling rawan, bagaimana pola kejadiannya, dan patroli mana yang paling dekat. Dari situ kita bisa menggerakkan anggota dengan lebih tepat,” jelasnya.
Ia berharap pendekatan berbasis data mampu mengubah pola kerja kepolisian dari yang sebelumnya lebih bersifat reaktif menjadi semakin preventif melalui kehadiran personel di lokasi-lokasi rawan.
Menutup arahannya, Komjen Fadil menegaskan bahwa seluruh transformasi pelayanan tersebut bertujuan menghadirkan Polri yang semakin cepat, humanis, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Pada akhirnya, masyarakat tidak menilai seberapa canggih teknologi yang kita miliki ataupun seberapa besar layar yang ada di Command Center. Masyarakat menilai apakah ketika membutuhkan pertolongan, polisi dapat hadir dengan cepat dan membantu menyelesaikan masalahnya,” pungkasnya.
Penulis : Yudi Mintalangi (UKW 24799)
Editor : YUDI HM
Komentar