GORONTALO, Pilarportal.com – 28 September 2026 — PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo (UID Suluttenggo) bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo, pemerintah kabupaten/kota, dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM memperkuat koordinasi untuk memperluas akses listrik melalui Program Listrik Perdesaan (Lisdes).
Sinkronisasi tersebut dilakukan melalui kegiatan Sinkronisasi Usulan Lokasi Program Lisdes serta Fasilitasi Penyiapan Lahan dan Penyelesaian Perizinan di Aula Kantor PLN UP3 Gorontalo, Kamis (24/9/2026).
Forum ini membahas kesesuaian usulan lokasi dengan kondisi teknis wilayah, ketersediaan lahan, data calon penerima manfaat, serta kesiapan administrasi dan perizinan.
Langkah tersebut diperlukan agar pelaksanaan Program Lisdes dapat lebih tepat sasaran dan menjangkau masyarakat yang belum memperoleh akses listrik secara optimal.
Pilihan Teknologi Disesuaikan Kondisi Wilayah
Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Dr. Havidh Nazif mengatakan, Program Lisdes merupakan bagian dari upaya pemerintah bersama PLN dan pemerintah daerah dalam memperluas akses listrik.
Menurutnya, penyediaan listrik tidak hanya berkaitan dengan pembangunan jaringan hingga desa, tetapi juga memastikan listrik dapat tersambung sampai ke rumah masyarakat.
“Rasio elektrifikasi kita secara umum sudah sangat tinggi, namun masih ada daerah-daerah permukiman yang belum mendapatkan akses listrik secara penuh. Karena itu, penyelesaian Lisdes tidak cukup hanya membangun jaringan sampai ke desa, tetapi harus memastikan listrik benar-benar tersambung hingga ke rumah masyarakat,” ungkap Havidh.
Havidh menjelaskan, solusi kelistrikan akan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah.
Pilihan tersebut antara lain perluasan jaringan atau grid extension, mini grid atau PLTS komunal, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai. Selain itu, terdapat program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi rumah tangga yang membutuhkan bantuan sambungan listrik.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah, terutama dalam penyiapan lahan serta penyelesaian administrasi dan perizinan.
PLN Dorong Pemerataan Akses Listrik
Mewakili Pemerintah Provinsi Gorontalo, Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Zukri Suratinojo menyampaikan apresiasi kepada Kementerian ESDM dan PLN atas tindak lanjut terhadap usulan kebutuhan listrik perdesaan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian ESDM beserta jajaran dan PLN yang hari ini telah menyelenggarakan kegiatan ini. Ini merupakan bentuk tindak lanjut dari surat Kementerian ESDM yang mendapat respons cepat,” ungkap Zukri.
Ia mengatakan pemerintah daerah memiliki harapan agar akses listrik dapat semakin merata di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo.
“Harapan kita bersama, listrik secara keseluruhan di Provinsi Gorontalo dapat segera terwujud. Ini merupakan salah satu program strategis pemerintah,” tambahnya.
Sementara itu, General Manager PLN UID Suluttenggo Usman Bangun menegaskan komitmen PLN dalam mendukung percepatan elektrifikasi di Gorontalo.
Menurut Usman, kesiapan infrastruktur kelistrikan menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung perluasan jaringan dan pelaksanaan program kelistrikan bagi masyarakat.
“Ketersediaan energi listrik yang merata bukan sekadar menghadirkan penerangan, melainkan fondasi utama dalam menggerakkan roda perekonomian wilayah, mendongkrak kualitas pendidikan, serta meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” ungkap Usman.
RDB Gorontalo Capai 100 Persen
Sebelumnya, PLN telah menyalakan listrik perdana di Pulau Dudepo, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, pada 3 Agustus 2026. Penyalaan tersebut membuat Rasio Desa Berlistrik (RDB) Provinsi Gorontalo mencapai 100 persen.
Namun, capaian RDB 100 persen tidak serta-merta berarti seluruh rumah tangga di setiap wilayah telah tersambung listrik. ANTARA mencatat, di Gorontalo Utara misalnya, rasio rumah tangga berlistrik telah mencapai 99,99 persen dan masih terdapat dua dusun yang menjadi perhatian untuk pemenuhan akses listrik.
Karena itu, sinkronisasi Program Lisdes tetap diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan di tingkat permukiman dan rumah tangga, sekaligus memastikan dukungan lahan, perizinan, serta pilihan teknologi sesuai kondisi wilayah.
Melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, PLN, dan pemangku kepentingan terkait, Program Lisdes diharapkan dapat memperluas akses energi hingga wilayah perdesaan dan permukiman yang masih membutuhkan dukungan kelistrikan.
Penulis : Roos Yunita
Editor : Roos Yunita
Komentar