JAKARTA, Pilarportal.com – Presiden Prabowo Subianto meminta laporan terbaru terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan.
Laporan tersebut disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam rapat terbatas di kediaman Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (1/9/2026).
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, pertemuan membahas perkembangan situasi nasional, termasuk kondisi karhutla dan langkah penanganan yang dilakukan pemerintah di lapangan.
“Pertemuan tersebut membahas perkembangan situasi nasional serta penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan,” kata Teddy.
Dalam rapat itu, Presiden Prabowo menerima laporan mengenai kondisi terkini di lapangan, termasuk upaya pengendalian kebakaran dan langkah antisipasi untuk mencegah meluasnya titik api.
Pemerintah juga terus memperkuat koordinasi antara berbagai unsur agar penanganan karhutla dapat dilakukan secara cepat dan terpadu.
“Pemerintah terus memperkuat koordinasi untuk memastikan penanganan berjalan cepat dan terpadu, sekaligus mengantisipasi meluasnya titik kebakaran,” ujarnya.
Karhutla menjadi perhatian karena dampaknya tidak hanya terhadap lingkungan. Kebakaran juga dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat di wilayah terdampak.
Rapat di Hambalang turut dihadiri Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo.
Hadir pula Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Asep Edi Suheri, Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Yuda Gustawan, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, serta sejumlah pejabat lainnya.
Kepala Badan Intelijen Negara M. Herindra dan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aries Marsudiyanto juga turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Selain membahas karhutla dan situasi keamanan nasional, Presiden Prabowo dalam rangkaian rapat di Hambalang membahas sejumlah agenda pemerintah lainnya.
Agenda tersebut antara lain pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih, pemberian gelar dan tanda kehormatan, serta program penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat.
Rangkaian rapat tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan berbagai persoalan nasional mendapat perhatian dan ditangani secara terkoordinasi.
Penulis : Yudi Mintalangi (UKW 24799)
Editor : YUDI HM
Komentar Batalkan balasan