MANADO, Pilarportal.com – Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (Polda Sulut) menghadapi tantangan serius dalam pemenuhan kebutuhan personel. Berdasarkan data terbaru, jumlah riil anggota Polri saat ini baru mencapai 49 persen dari total kebutuhan ideal.
Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Karo SDM) Polda Sulut, Kombes Pol Slamet Waloya, mengungkapkan bahwa kekurangan personel paling signifikan terjadi di wilayah kepulauan.
“Defisit terbesar ada di polres-polres kepulauan. Ini menjadi perhatian serius karena tantangan geografis dan beban tugas di wilayah tersebut cukup tinggi,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Data menunjukkan, tingkat pemenuhan personel di tiga wilayah kepulauan masih jauh dari ideal. Polres Kepulauan Talaud baru terpenuhi 37 persen, Polres Kepulauan Sangihe 42 persen, dan Polres Kepulauan Sitaro paling rendah yakni 31 persen.
Menanggapi hal tersebut, Slamet Waloya menepis anggapan bahwa penugasan di wilayah kepulauan merupakan bentuk hukuman.
“Persepsi itu tidak benar. Justru wilayah kepulauan membutuhkan personel dengan kemampuan dan integritas tinggi. Tantangan yang dihadapi juga spesifik, mulai dari penyelundupan, korupsi, perdagangan orang hingga peredaran minuman keras,” tegasnya.
Ia menambahkan, setiap kebijakan mutasi yang dilakukan pimpinan Polri selalu mempertimbangkan kebutuhan organisasi, kompetensi personel, serta pengembangan karier melalui mekanisme tour of duty dan tour of area.
Selain itu, Karo SDM juga memaparkan tren pengunduran diri anggota Polri dalam lima tahun terakhir. Ia menegaskan bahwa pengajuan Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) atas permintaan sendiri merupakan hak anggota, namun harus memenuhi syarat ketat.
“Syaratnya, personel harus telah menjalani masa dinas minimal 20 tahun dan tidak sedang dalam proses hukum maupun pelanggaran disiplin. Jika ada masalah, pengajuan pasti ditolak,” jelasnya.
Data Biro SDM Polda Sulut mencatat, tren pengunduran diri anggota terjadi dengan berbagai alasan. Pada tahun 2022 terdapat 3 personel yang mundur, antara lain untuk mengikuti suami dan mencalonkan diri sebagai calon legislatif (caleg). Tahun 2023 meningkat menjadi 8 orang, mayoritas untuk mengikuti kontestasi politik dan berwirausaha.
Selanjutnya, tahun 2024 tercatat 2 personel mundur karena mengikuti Pilkada dan berwirausaha. Tahun 2025 sebanyak 4 orang dengan alasan masuk partai politik, urusan keluarga, serta mendampingi anak sekolah di luar negeri. Sementara pada tahun 2026 hingga saat ini tercatat 2 personel mengundurkan diri untuk berwirausaha dan beralih profesi sebagai advokat.
“Dengan kondisi ketersediaan personel yang masih di bawah 50 persen, kami terus mengoptimalkan kinerja anggota yang ada sekaligus mendorong proses rekrutmen agar berjalan efektif demi memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat,” pungkasnya.
