Pilarportal.com,MINAHASA – Pemerintah Kabupaten Minahasa menegaskan komitmennya untuk memperkuat strategi pengendalian inflasi sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi daerah. Penegasan ini disampaikan oleh Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, S.Si, MAP, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi secara virtual pada Senin (6/10/2025).
Bupati Robby Dondokambey (RD) didampingi Wakil Bupati, Vanda Sarundajang, S.S, (VaSung) mengikuti Rakor yang turut membahas evaluasi dukungan daerah terhadap Program 3 Juta Rumah tersebut dari Ruang Command Center Kantor Bupati Minahasa. Rakor ini diikuti oleh jajaran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Minahasa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Peringatan Kemendagri: 108 Kota Alami Inflasi
Dalam arahannya, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, menyoroti kondisi inflasi nasional. Ia menjelaskan bahwa dari 150 kota yang dipantau, tercatat 108 kota mengalami inflasi dan 42 kota mengalami deflasi.
”Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun inflasi nasional masih terkendali, sebagian besar daerah tetap perlu memperkuat langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat,” tegas Tomsi Tohir.
Ia menekankan bahwa pemerintah daerah harus terus melakukan intervensi langsung di pasar, terutama dalam memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan pangan pokok agar inflasi tetap terjaga dalam batas wajar.
Minahasa Perkuat Kolaborasi dengan Bulog dan Pelaku Usaha.
Menanggapi arahan tersebut, Bupati Robby Dondokambey menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan di daerah.
”Pengendalian inflasi tidak bisa dipisahkan dari upaya menjaga pertumbuhan ekonomi,” ujar Bupati yang akrab disapa RD. “Karena itu, kami terus memperkuat kolaborasi antara perangkat daerah, Bulog, serta pelaku usaha agar ketersediaan bahan pokok terjamin dan harga di pasar tetap stabil.”
Melalui rakor ini, TPID Minahasa diharapkan dapat mengimplementasikan strategi pengendalian inflasi yang lebih terarah di tingkat lokal, dengan memastikan bahwa kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil.
