Pilarportal.com, Minahasa – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025. Senin (8/9/2025).
Sidang paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Minahasa tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD, Drs. Robby Longkutoy, MM.
Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, SSi, MAP, secara resmi menyerahkan dokumen rancangan perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD.
Ia menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah instrumen utama kebijakan fiskal pemerintah daerah, sehingga perencanaan dan pelaksanaannya harus didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Beberapa fokus utama perubahan anggaran antara lain peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, pemerataan pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan angka stunting, serta pengembangan potensi pariwisata dan budaya lokal.
Bupati Robby Dondokambey menekankan kerja sama erat antara pemerintah daerah, DPRD, dan elemen masyarakat untuk mengelola anggaran secara efektif, transparan, dan akuntabel demi kesejahteraan rakyat Minahasa.
Ketua DPRD Minahasa, Robby Longkutoy, menegaskan komitmen DPRD untuk mengawal setiap tahapan pembahasan rancangan perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025 agar berjalan transparan serta berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Diketahui sidang paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD, Drs. Robby Longkutoy, MM, didampingi Wakil Ketua I, Putri Pontororing, SE, MM, serta Wakil Ketua II, Adrie Kamasi, SH, MH, dan dihadiri seluruh anggota DPRD.
Hadir juga dalam kesempatan tersebut, Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, S.Si, MAP, bersama Wakil Bupati, Vanda Sarundajang, SS, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si. Kehadiran jajaran pemerintah daerah ini sekaligus menegaskan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam pembahasan serta penetapan kebijakan anggaran.
Komentar