Pilarportal.com, Minahasa – Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, SS, didampingi Sekretaris Daerah Dr. Lynda Watania, MM, M.Si, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Pembahasan Antisipasi Cuaca Ekstrem menjelang Idul Fitri 1446 H.
Rapat korordinasi ini berlangsung di Ruang Sidang Kantor Bupati Minahasa pada Senin (10/3/2025).
Rakor yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam arahannya, Mendagri menegaskan pentingnya langkah-langkah strategis dalam menghadapi bulan suci Ramadan dan Idul Fitri, khususnya terkait stabilitas harga bahan pokok serta potensi bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrem.
“Kita harus segera mengambil langkah-langkah antisipatif agar masyarakat tidak menghadapi kesulitan sendiri. Pemerintah daerah harus proaktif dalam mengatasi inflasi dan dampak cuaca ekstrem,” ujar Tito.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang menyampaikan berbagai langkah strategis yang akan dilakukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)
Minahasa untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta kesiapan menghadapi cuaca ekstrem yang dapat mempengaruhi ketersediaan bahan pangan dan mobilitas masyarakat selama perayaan Idul Fitri.
“Pemerintah Kabupaten Minahasa berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas ekonomi, termasuk harga pangan menjelang hari besar keagamaan, serta mengantisipasi potensi cuaca ekstrem yang bisa berdampak pada masyarakat,” kata Vasung.
Turut hadir dalam rakor tersebut sejumlah pejabat daerah, di antaranya Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, serta para kepala dinas terkait, termasuk Kadis Kominfo, Kadis Perhubungan, Ka. BPKAD, Kadis Sosial, Kasat Pol-PP, Kadis Pangan, Kadis Kelautan dan Perikanan, Kadis PUPR, Plt. Ka. Bappelitbang, Kadis Pertanian, Kabag Perekonomian, dan Kabag Hukum. (DRO)
