Manado, Pilarportal.com – Komitmen memperbaiki tata kelola distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Sulawesi Utara terus diperkuat melalui sinergi antara Polda Sulawesi Utara, DPRD Sulut, Pertamina, Hiswana Migas, dan sejumlah instansi terkait.
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di Mapolda Sulut, Selasa (9/6/2026), guna mencari solusi atas antrean panjang di sejumlah SPBU serta mengantisipasi berbagai potensi penyimpangan dalam penyaluran BBM bersubsidi.
Salah satu isu utama yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut adalah masih ditemukannya praktik penyalahgunaan barcode subsidi yang berpotensi menghambat distribusi BBM tepat sasaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Pricylia Rondo, mengapresiasi langkah Polda Sulut yang dinilai aktif membangun koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan subsidi pemerintah dapat dinikmati oleh masyarakat yang berhak.
Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak dalam rapat koordinasi tersebut menunjukkan adanya kesamaan visi dalam menyelesaikan persoalan distribusi BBM subsidi yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.
“Kami mengapresiasi inisiatif Polda Sulawesi Utara yang mengajak seluruh stakeholder duduk bersama mencari solusi. Hasil dan rekomendasi dari pertemuan ini akan kami kawal bersama demi kepentingan masyarakat Sulawesi Utara,” ujar Pricylia.
Dalam rapat tersebut, seluruh pihak sepakat meningkatkan pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi melalui pemantauan yang lebih intensif dalam beberapa pekan ke depan.
Komisi II DPRD Sulut juga menyatakan dukungan terhadap rencana operasi gabungan yang akan dilakukan guna mengecek langsung kondisi penyaluran BBM subsidi di lapangan.
Pricylia menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan adil terhadap setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Siapa pun yang terbukti menyalahgunakan distribusi BBM subsidi harus diproses sesuai aturan yang berlaku. Tidak boleh ada perlakuan khusus atau pengecualian,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulut, Kombes Pol. FX Winardi Prabowo, mengatakan pengawasan akan diperkuat dengan melibatkan seluruh stakeholder, termasuk masyarakat sebagai bagian dari sistem pengawasan sosial.
Ia mengungkapkan bahwa masih ditemukan sejumlah modus penyalahgunaan barcode subsidi, seperti praktik jual beli barcode hingga penggunaan barcode yang tidak sesuai dengan identitas kendaraan yang terdaftar.
Menurutnya, praktik-praktik tersebut berpotensi mengganggu distribusi BBM subsidi sehingga perlu ditindak secara serius agar subsidi pemerintah benar-benar tepat sasaran.
Melalui kolaborasi lintas sektor ini, pemerintah daerah dan aparat penegak hukum berharap distribusi BBM subsidi di Sulawesi Utara dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
Selain itu, pengawasan yang semakin ketat diharapkan mampu meminimalisir penyalahgunaan, mengurangi antrean di SPBU, serta memastikan masyarakat yang berhak memperoleh manfaat dari subsidi energi yang disediakan pemerintah.
Penulis : Yudi Mintalangi (UKW 24799)
Editor : YUDI HM
Komentar