Gubernur Yulius Selvanus Tegaskan Komitmen Cegah Korupsi dan Perkuat Tata Kelola Aset di Sulut

Manado, Pilarportal.com — Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus menghadiri Rapat Koordinasi Komitmen Bersama Pencegahan Korupsi dan Penguatan Ekonomi Daerah yang digelar di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Selasa (12/5/2026).

Rapat koordinasi tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Dalam sambutannya, Gubernur Yulius Selvanus menegaskan bahwa penataan aset daerah bukan hanya persoalan administrasi pemerintahan, tetapi menjadi fondasi utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

“Penataan aset daerah bukan sekadar urusan administrasi, melainkan fondasi utama tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” ujar Gubernur Yulius Selvanus.

Ia menjelaskan, sertifikasi aset pemerintah daerah merupakan langkah strategis untuk menutup celah praktik korupsi sekaligus menyelesaikan persoalan tumpang tindih lahan yang selama ini menjadi tantangan di berbagai daerah.

Menurutnya, setiap aset dan lahan milik negara di Sulawesi Utara harus memiliki kepastian hukum yang jelas guna mencegah potensi penyalahgunaan aset pemerintah.

“Kebahagiaan dan kebanggaan kita adalah kepercayaan dari Pemerintah Pusat,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur mengungkapkan bahwa Sulawesi Utara resmi ditunjuk sebagai Pilot Project Nasional Transformasi Layanan Pertanahan.

Penunjukan tersebut dinilai sebagai bentuk apresiasi pemerintah pusat atas kesiapan kelembagaan dan komitmen Pemprov Sulut dalam menjalankan reformasi birokrasi yang progresif.

Melalui kolaborasi bersama KPK dan ATR/BPN, terdapat empat fokus utama yang akan dijalankan Pemerintah Provinsi Sulut.

Yakni percepatan sertifikasi aset pemerintah daerah, integrasi layanan digital pertanahan dan tata ruang, penguatan pengawasan untuk memberantas pungutan liar dan mafia tanah, serta optimalisasi tata ruang guna mendukung investasi.

Program tersebut diharapkan mampu menekan konflik pertanahan secara signifikan sekaligus meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Sulawesi Utara.

Gubernur Yulius Selvanus juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur Forkopimda, para bupati dan wali kota, serta seluruh pihak yang hadir dan mendukung penguatan tata kelola pemerintahan di Sulawesi Utara.

“Terima kasih kepada seluruh jajaran Forkopimda, Bupati, Wali Kota, dan seluruh elemen yang hadir,” ucapnya.

Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah untuk bersama-sama mewujudkan Sulawesi Utara yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.

“Mari kita wujudkan Sulut yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan,” tandas Gubernur Yulius Selvanus.