Cegah Korupsi, KPK Bersama Pemkot Manado Gelar Sosialisasi Gratifikasi

Selasa, 14 Februari 2023

URL berhasil dicopy

URL berhasil dicopy

MANADO, PILARPORTAL – Pemerintah Kota (Pemkot) Manado bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melaksanakan Bimbingan Teknis (bimtek) dan Monitoring Evaluasi (monev) Program Pengendalian Gratifikasi, dihadiri langsung oleh Walikota dan Wakil Walikota Manado bersama Sekda Kota Manado serta narasumber dari KPK RI
di Ruang Serbaguna Kantor Walikota Manado. Selasa (14/02/2023).

Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK RI Muhammad Indra Furgon mengatakan, bahwa masih sedikit masyarakat yang mengetahui apa itu gratifikasi.

“Di tahun 2019, hanya 37% segmen masyarakat yang paham apa itu gratifikasi. Lalu, hanya 13% segmen pemerintah yang pernah lapor gratifikasi. Sementara 87% masyarakat tidak lapor gratifikasi karena takut nanti diproses,” sebutnya.

Di Kota Manado sendiri, menurut Muhammad, gratifikasi masih berpeluang terjadi. Data dari Indikator Sistem Pengendalian Internal (SPI) 2022 menunjukkan bahwa peluang gratifikasi terjadi di Kota Manado untuk internal persentasenya 18% sedangkan eksternal 31%.

Muhammad juga menjelaskan, poin-poin penting yaitu gratifikasi dalam perspektif logika, etika, agama dan hukum. Secara khusus di perspektif hukum, bagi pegawai negeri/penyelenggara negara yang terbukti melakukan gratifikasi akan dikenakan sanksi pidana penjara dan denda.

“Bagi yang terbukti melakukan gratifikasi akan dikenakan sanksi pidana penjara dan denda sesuai Pasal 12, UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sanksi ini tidak hanya berlaku bagi pegawai negeri tetapi bagi honorer, P3K, BUMN, dan BUMD yang juga terlibat di dalamnya,” kata Muhammad.

Di akhir paparannya, Muhammad berpesan agar ASN di Pemerintah Kota Manado tidak menerima segala bentuk gratifikasi apalagi perangkat daerah yang langsung berhubungan dengan publik. Menurutnya, ASN harus bermental melayani dan Ber-Akhlak, bukan bermental pengemis dan raja.

“Bagi perangkat daerah yang berada di garis depan pelayanan publik seperti Dinas PTSP dan Dinas Dukcapil, jangan terima uang berapapun itu karena masyarakat akan menilai anda sebagai ASN dengan harga yang masyarakat berikan tersebut,” harapnnya.

Tak lupa juga, Muhammad mengajak peserta yang hadir untuk mengunduh dan melaporkan segala bentuk gratifikasi melalui Aplikasi Gratifikasi Online atau GOL KPK di handphone masing-masing.

Turut hadir dalam bimtek dan monev ini, Asisten I, II, dan III Setda Kota Manado, Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah dan Kepala Sekolah se-Kota Manado.(MID)

Berita Terkait

Punya Keluhan soal Layanan Imigrasi? Kanim Manado Siapkan SI BAPONTAR
Lantik 28 Pejabat Fungsional, Kakanwil Haposan Silalahi Tegaskan Integritas dan Perang terhadap Narkoba
Kakanwil Haposan Silalahi Pimpin Baksos Hari Bakti Kemenimipas
Imigrasi Manado Hadirkan SI CANTIK dan SI BAPONTAR, Permudah Akses Informasi dan Pengaduan
Rutan Manado Perkuat Pelayanan Humanis, Hak Integrasi Warga Binaan Jadi Perhatian
Plt Kakanim Manado: Tiga WNA China Tak Langgar Aturan Keimigrasian, Sah Tinggalkan Sulut
Lurah Bahu Ivan Pepah Dampingi Kapolda Sulut Serap Aspirasi Masyarakat
BSG Lakukan Penyelarasan Organisasi dan Pengurus demi Kinerja Keuangan Berkelanjutan

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 21:30

Punya Keluhan soal Layanan Imigrasi? Kanim Manado Siapkan SI BAPONTAR

Senin, 16 November 2026 - 21:08

Lantik 28 Pejabat Fungsional, Kakanwil Haposan Silalahi Tegaskan Integritas dan Perang terhadap Narkoba

Senin, 16 November 2026 - 20:56

Kakanwil Haposan Silalahi Pimpin Baksos Hari Bakti Kemenimipas

Jumat, 13 November 2026 - 21:26

Imigrasi Manado Hadirkan SI CANTIK dan SI BAPONTAR, Permudah Akses Informasi dan Pengaduan

Kamis, 12 November 2026 - 20:30

Rutan Manado Perkuat Pelayanan Humanis, Hak Integrasi Warga Binaan Jadi Perhatian

Berita Terbaru

Click to listen highlighted text!
Exit mobile version