“Tapi perlu sinergitas, kolaborasi antara kementerian yang terkait, termasuk pemerintah daerah dan pemerintah pusat, tim keamanan, supaya penegakan hukum ini tepat sasaran, dan juga bisa menyelamatkan keuangan negara, serta lingkungan hidup kita terjaga ke depannya,” terang Asmarni.
Sementara itu Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara Kemenko Polhukam RI, mengapresiasi dan berterimakasih kepada Kapolda Sulut yang telah mendukung penuh kegiatan rakor bersama ini.
Pihaknya optimis, dengan sinergitas seluruh stakeholders yang ada, maka penegakan hukum terkait dengan illegal mining di Sulut akan berhasil dengan baik.“Saya optimis, dengan komitmen dan dukungan penuh dari Kapolda Sulut, serta kolaborasi antar kementerian/lembaga khususnya pemerintah daerah maka penegakan hukum terkait dengan illegal mining di wilayah Provinsi Sulut ini akan bisa berhasil dengan baik,” tutup Brigjen Pol Asep.“Memang program kita dalam rangka mendorong penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana lingkungan, terutama berkaitan dengan masalah penyelamatan kerugian negara akibat dari illegal mining di Provinsi Sulut ini, semaksimal mungkin kita bisa dorong, dengan tentunya didukung oleh seluruh stakeholders yang ada,” ucap Brigjen Pol Asep.
Turut hadir pada rakor tersebut di antaranya, Tim Kemenko Polhukam RI, para kepala dinas terkait di lingkup Pemerintah Provinsi Sulut, dan beberapa Pejabat Utama Polda Sulut.(*/yud)
Halaman : 1 2
Komentar