Pilarportal.com, Manado – DivHumas Polri menggelar diskusi publik tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di wilayah hukum Polda Sulawesi Utara.
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Polri sebagai badan publik yang informatif, demi mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Acara berlangsung di Hotel Luwansa Manado, Rabu (16/4/2025), dihadiri oleh Wakapolda Sulut Brigjen Pol Bahagia Dachi, Karo PID Divhumas Polri Brigjen Pol Tjahyono Saputro, para pejabat utama (PJU) Polda Sulut, Kapolres/ta se-jajaran, serta perwakilan Komisi Informasi Sulut, Dinas Kominfo Kota Manado, dan personel kehumasan Polri dari berbagai satuan kerja.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sambutannya, Brigjen Pol Tjahyono menyampaikan apresiasi atas dedikasi personel humas Polri di Sulawesi Utara dalam menyampaikan informasi publik secara terbuka dan bertanggung jawab.
“Kerja keras dan loyalitas rekan-rekan telah memberikan kontribusi besar dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta meningkatkan kepercayaan publik kepada Polri,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti keberhasilan Operasi Ketupat 2025 sebagai bukti nyata pentingnya peran humas dalam mendukung operasi kepolisian.
Melalui penyampaian informasi yang cepat, akurat, dan transparan, Polri mampu menjawab kebutuhan publik dan menjaga kelancaran arus mudik dan balik Lebaran.
“Keterbukaan informasi bukan hanya tuntutan era digital, tetapi juga kunci keberhasilan Polri dalam menjalankan tugasnya,” tambah Brigjen Tjahyono.
Sementara itu, Wakapolda Sulut Brigjen Pol Bahagia Dachi mengapresiasi pelaksanaan kegiatan diskusi publik oleh Divhumas Polri. Ia berharap seluruh peserta mampu mengimplementasikan materi yang disampaikan untuk mendukung keterbukaan informasi di satuan masing-masing.
“Kegiatan ini penting untuk menanamkan pemahaman akan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” ujarnya singkat.
Diskusi ini merupakan agenda rutin Divhumas Polri untuk memperkuat kapasitas kehumasan internal serta memastikan transparansi informasi publik tetap terjaga dalam pelayanan Polri kepada masyarakat.
