MANGGARAI BARAT, Pilarportal.com – Polri bersama TNI, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan stakeholder memperkuat penanganan gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Koordinasi dilakukan melalui rapat bersama di Kantor Bupati Manggarai Barat, Minggu (16/8/2026).
Rapat dipimpin Menko PMK Pratikno bersama Mendagri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala BNPB Suharyanto, dan Kepala Basarnas Mohammad Syafii.
Hadir pula Kapolda NTT, Wakapolda NTT, Pangdam IX/Udayana, jajaran Forkopimda, serta Kasatgas Humas Ops Aman Nusa II Bencana Alam NTT Kombes Pol Bayu Suseno.
Gempa magnitudo 7,7 terjadi pada Sabtu (15/8/2026) pukul 04.58 WIB.
Pusat gempa berada sekitar 30 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, dengan kedalaman 15 kilometer.
Guncangan gempa mencapai intensitas VII MMI di wilayah Aesesa dan Kota Mbay.
51 Orang Meninggal Dunia
Berdasarkan pembaruan data Basarnas hingga Minggu (16/8/2026) pukul 09.00 WITA, sebanyak 51 orang dilaporkan meninggal dunia.
Sebanyak 64 orang lainnya mengalami luka-luka dan masih mendapat penanganan.
Korban meninggal terbanyak tercatat di Kabupaten Manggarai sebanyak 24 orang dan Manggarai Timur sebanyak 20 orang.
Proses pencarian dan evakuasi masih berlangsung sehingga jumlah korban dapat berubah sesuai perkembangan di lapangan.
Kasatgas Humas Ops Aman Nusa II Bencana Alam NTT Kombes Pol Bayu Suseno mengatakan seluruh unsur terus memperkuat koordinasi untuk mempercepat penanganan bencana.
“Polri bersama TNI, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh stakeholder terus memperkuat sinergi dalam penanganan bencana,” ujar Bayu.
Menurutnya, prioritas utama saat ini adalah menyelamatkan dan mengevakuasi korban serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
Polri juga memastikan akses komunikasi dan jalur distribusi bantuan tetap dapat berjalan.
Puluhan Fasilitas Kesehatan Terdampak
Gempa Flores juga menyebabkan kerusakan pada fasilitas kesehatan dan infrastruktur dasar di sejumlah wilayah.
Sebanyak 21 rumah sakit dilaporkan terdampak. Tiga rumah sakit mengalami kerusakan berat dan enam lainnya rusak ringan.
Dari 190 puskesmas yang terdampak, sebanyak 20 unit mengalami kerusakan berat.
Kerusakan juga terjadi pada infrastruktur transportasi. Tercatat 33 titik longsor, empat titik patahan jalan, dan empat jembatan mengalami kerusakan.
Sejumlah ruas jalan vital, termasuk Ende–Bajawa dan Ende–Maumere, turut terdampak gempa.
Akses Pelabuhan Lorens Say Maumere dan SPAM Lembor Selatan juga mengalami kerusakan.
Khusus di Kabupaten Manggarai Barat, sebanyak 914 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan hingga Minggu dini hari.
1.875 Personel Gabungan Dikerahkan
Dalam penanganan darurat, sekitar 1.875 personel gabungan dikerahkan ke sejumlah wilayah terdampak.
Personel tersebut berasal dari unsur TNI, Polri, BPBD, dan relawan untuk mendukung pencarian, pertolongan, evakuasi, serta penyaluran bantuan.
Polri juga menyiapkan armada helikopter dari Bima menuju Labuan Bajo.
Helikopter tersebut akan mendukung proses evakuasi medis serta distribusi bantuan ke wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Selain operasi penyelamatan, Polri turut menyalurkan ratusan paket sembako kepada masyarakat terdampak di Nangapanda, Kabupaten Ende.
Posko Bantuan Diperkuat
Untuk memperkuat distribusi bantuan, Pos Pendamping Nasional atau Pospenas dibentuk di Labuan Bajo dan Maumere.
Sementara itu, Posko Logistik Nasional berada di Halim Perdana Kusuma untuk mendukung pengiriman bantuan menuju wilayah terdampak.
Bayu mengatakan tujuh hari pertama masa tanggap darurat menjadi periode penting dalam penanganan bencana.
Fokus utama diarahkan pada pencarian dan penyelamatan korban, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemulihan akses jalan dan komunikasi.
“Fungsi kehumasan juga menjadi bagian penting dalam situasi bencana. Kami memastikan perkembangan penanganan dan langkah-langkah pemerintah dapat disampaikan secara cepat, akurat, dan berkesinambungan,” kata Bayu.
Polri bersama TNI, pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh stakeholder akan terus menjalankan operasi terpadu di wilayah terdampak.
Pendataan masyarakat juga dilakukan sebagai dasar penyiapan Hunian Sementara (Huntara) agar bantuan dan penanganan dapat diberikan secara tepat sasaran.
Penulis : Yudi Mintalangi (UKW 24799)
Editor : YUDI HM
Komentar Batalkan balasan