Lembaga Debat Hukum Unsrat Audiensi dengan Kemenkum Sulut

Selasa, 19 Agustus 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Pilarportal.com, Manado – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Kurniaman Telaumbanua, didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum Marsono

Serta Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Apri Listiyanto, menerima audiensi mahasiswa Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) yang tergabung dalam Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Fakultas Hukum Unsrat, Selasa (19/8).

Audiensi yang berlangsung di ruang tamu Kakanwil itu dipimpin Ketua Lembaga, Putra Suma, yang menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka.

Menurut Putra, audiensi bertujuan membangun sinergi dan kemitraan strategis dengan Kanwil Kemenkum Sulut.

“Kami ingin menjalin kolaborasi berkelanjutan dalam bidang pendidikan hukum, pengembangan kapasitas mahasiswa, sekaligus mengeksplorasi peluang kerja sama dalam meningkatkan pemahaman hukum bagi masyarakat Sulut,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kakanwil mengapresiasi inisiatif mahasiswa FH Unsrat dan menyatakan kesediaan Kanwil mendukung penguatan pemahaman hukum melalui berbagai program.

Kami menyambut baik kedatangan adik-adik sekalian yang memiliki semangat maju dan idealis. Banyak aspek hukum yang dapat dikritisi sekaligus dikaji kembali.

Tidak menutup kemungkinan, kami akan berkolaborasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil Kemenkum Sulut, baik terkait bantuan hukum maupun konsultasi hukum.

“Bahkan, jika diperlukan, kami siap hadir langsung di Fakultas Hukum Unsrat untuk memberikan penguatan pemahaman hukum,” kata Kurniaman.

BACA JUGA  Tim Penyuluh Kanwil Kemenkum Sulut Rapat Bersama BPHN

Dalam kesempatan itu, Kakanwil juga memperkenalkan para kepala divisi beserta tugas dan fungsi masing-masing.

Ia menambahkan, sejak Oktober 2024 Kementerian Hukum dan HAM telah bertransformasi menjadi satu Kementerian Koordinator dan tiga kementerian, yakni

Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan; Kementerian Hukum; Kementerian HAM; serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

“Dengan perubahan ini, tugas kami kini lebih fokus pada ranah hukum,” pungkasnya.

 

 

Berita Terkait

Bapas Manado Gandeng TNI, Polri, dan Pemda Perkuat Pendampingan Klien Pemasyarakatan
Imigrasi Sulut Umumkan UPT Berkinerja Terbaik Semester I 2026, Ini Daftarnya
Imigrasi Sulut Evaluasi Kinerja Semester I 2026, Fokus Perkuat Pelayanan dan Penegakan Hukum
Buron Kasus Penganiayaan di Bahu Ditangkap Polsek Malalayang, Polisi Pastikan Proses Hukum Berjalan
805 PFDs Didata di Sulut, Imigrasi Dorong Kepastian Status Warga Keturunan Filipina di Perbatasan
Sulut Raih Penghargaan Nasional, Juara Pemanfaatan E-Katalog Tertinggi dari LKPP
Pemprov Sulut Bergerak Cepat, Korban Kebakaran Asrama Pakowa Terima Bantuan Kemanusiaan
Bapas Manado Terima Lima Klien Pidana Pengawasan dari Kejari Minut

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Rabu, 5 Agustus 2026 - 19:54

Bapas Manado Gandeng TNI, Polri, dan Pemda Perkuat Pendampingan Klien Pemasyarakatan

Rabu, 5 Agustus 2026 - 14:02

Imigrasi Sulut Umumkan UPT Berkinerja Terbaik Semester I 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 5 Agustus 2026 - 10:41

Imigrasi Sulut Evaluasi Kinerja Semester I 2026, Fokus Perkuat Pelayanan dan Penegakan Hukum

Minggu, 2 Agustus 2026 - 21:45

Buron Kasus Penganiayaan di Bahu Ditangkap Polsek Malalayang, Polisi Pastikan Proses Hukum Berjalan

Jumat, 31 Juli 2026 - 11:50

805 PFDs Didata di Sulut, Imigrasi Dorong Kepastian Status Warga Keturunan Filipina di Perbatasan

Berita Terbaru