PilarPortal,com–Minsel-Pengadaan MobnasTahun 2025, untuk Wabup, TP PKk Minsel dan Sekretaris TP PKK totalnya Rp 2,8 M, jadi jka ada yang menyatakan Pengadaan Mobnas Wabup, TP. PKK Rp 3,6 M itu tidak benar,
Pemkab Minsel tidak melakukan Pemborosan anggaran ditengah Efisiensi, pasalnya kendaraan dinas milik Wabup, Ketua dan Sekretaris TP. PKK sudah dalam keadaan tidak layak, makanya dilakukan pengadaan mobnas baru dengan total Rp 2,8 M bukan 3,6 M.
Demikian disampaikan Kepala Dinas Kominfo Komunikasi dan informasi (Kominfo) Kabupaten Minsel Tusrianto Rumengan.
Menurut Rumengan Pengadaan kendaraan dinas dimaksud, adalah untuk kendaraan dinas Wakil Bupati, Ketua TP PKK dan Sekretaris TP PKK Kabupaten Minahasa Selatan.
“Dimana kendaraan dinas untuk Wakil Bupati, yang lama, sudah tidak layak pakai. Kemudian kendaraan dinas untuk Ketua TP PKK dan Sekretaris TP PKK, yang lama, sudah digunakan sebagai kendaraan dinas oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda, serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda,” sebut Rumengan kepada awak media, Rabu (20/08/25).
Dijelaskan lagi oleh Kadis Rumengan, karena kendaraan dinas untuk Asisten Pemerintahan dan Kesra, serta Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang lama, sudah tidak layak pakai.
Rumengan menjelaskan soal anggaran yang tertata sebelum efisiensi, adalah sebesar Rp. 3,6 Miliar. Setelah efisiensi sebesar Rp 2,8 Miliar, dengan realisasi sebesar Rp. 2,007 Miliar.
“Perlu diketahui juga sampai saat ini masih terdapat pejabat yang belum memiliki kendaraan dinas, antara lain Asisten Administrasi Umum, para Kepala Bagian Setda dan juga beberapa Kepala Perangkat Daerah,” jelas Kadis Kominfo ini.
Terkait dasar hukumnya, Kata Rumengan lagi, hal ini sudah sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
“Dimana disebutkan bahwa efisiensi dilakukan dengan membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar, mengurangi belanja perjalanan dinas, membatasi belanja honorarium.mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur, dan lebih selektif dalam memberikan hibah langsung kepada Kementerian/Lembaga,” tegas Rumengan.(*/Hanny)
