Pakar Soroti Ketimpangan Akses Energi di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran

Manado, Pilarportal.com — Forum Wartawan Bisnis Manado menggelar Diskusi Kebijakan Publik Energi di M Coffee, Jalan Sion No.24 Manado, Rabu (19/11/2025).

Diskusi ini mengulas kinerja satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dari sudut pandang sektor energi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kegiatan menghadirkan tiga narasumber, yakni Pakar Energi Reynaldo Joshua Salaki, S.Pd., M.Sc., Ph.D, Pakar Kebijakan Publik dan Komunikasi Apriles A. Mandome, S.Th., M.I.Kom, serta Pakar Ekonomi Dr. Robert R. Winerungan, M.Si.

Diskusinya dipandu oleh Stevie Kolibu dan dihadiri wartawan dari berbagai media elektronik, radio, cetak, dan online di Manado.

Akses Listrik Desa Jadi Sorotan

Pakar Ekonomi Dr. Robert R. Winerungan menyoroti ketimpangan akses energi, terutama listrik di daerah pedesaan. Menurutnya, pembangunan energi tidak boleh hanya terpusat di kota.

“Listrik masuk desa jangan hanya dinikmati penduduk kota yang pendapatannya di atas rata-rata. Justru desa harus diperhatikan. Energi adalah kebutuhan vital dan menjadi jantung ketahanan ekonomi,” ujarnya.

Subsidi Listrik Harus Tepat Sasaran

Pakar Kebijakan Publik Apriles A. Mandome menegaskan pentingnya koordinasi lintas lembaga agar subsidi listrik tidak salah sasaran.

“Jangan sampai masyarakat di daerah tertinggal tidak menikmati subsidi. Koordinasi antar instansi harus diperbaiki, karena sehebat apa pun roadmap kedaulatan energi, tidak akan maksimal tanpa sinergi,” jelasnya.

Pulau Nain Hanya Nikmati Listrik 6 Jam

Pakar energi Reynaldo Joshua Salaki mengungkap kondisi krisis listrik di Pulau Nain, Sulawesi Utara, yang menurutnya hanya menikmati listrik sekitar enam jam per hari.

“Padahal masyarakat di Pulau Nain memiliki potensi ekonomi yang bisa berkembang. Saya melihat PLN sebenarnya sudah punya program yang mendukung agenda Presiden Prabowo di sektor ketersediaan listrik,” kata Reynaldo.

Diskusi publik ini menjadi ruang masukan bagi pemerintah maupun pemangku kepentingan untuk memperbaiki pemerataan energi nasional, khususnya di wilayah kepulauan dan pedesaan.

–