Belém, Pilarportal.com — Indonesia dan Norwegia kembali memperkuat kerja sama mitigasi perubahan iklim melalui penandatanganan Mutual Expression of Intent Generation-Based Incentive Programme.
Dokumen kerja sama itu ditandatangani PT PLN (Persero) bersama Global Green Growth Institute (GGGI) di Paviliun Indonesia pada gelaran COP30 di Belém, Brasil, Kamis (13/11).
Kesepakatan ini merupakan tindak lanjut dari perjanjian bilateral Indonesia–Norwegia di bawah mekanisme Article 6 Paris Agreement, dengan potensi transaksi karbon yang diproyeksikan menjadi salah satu yang terbesar di dunia, mencapai hingga 12 juta ton CO₂e.
Indonesia Dorong Perdagangan Karbon Berbasis Teknologi
Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq, menyebut penandatanganan tersebut sebagai tonggak penting dalam transformasi mekanisme karbon Indonesia menuju skema berbasis teknologi.
“Kesepakatan ini menunjukkan bahwa Indonesia siap menjadi pemain utama dalam perdagangan karbon berbasis technology-based solutions. Ini langkah penting setelah kerja sama sebelumnya berfokus pada pendekatan berbasis alam,” ungkap Hanif.
Ia menegaskan arah kebijakan tersebut sejalan dengan prioritas Pemerintah Indonesia dalam memperkuat energi terbarukan dan memperluas kontribusi sektor teknologi dalam pengurangan emisi.
Norwegia: Kolaborasi Ini Baru Permulaan
Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Norwegia, Andreas Bjelland Eriksen, menyampaikan optimisme terhadap pelaksanaan program tersebut.
“Kerja sama ini baru awal dari peluang kolaborasi yang lebih luas di bidang teknologi rendah karbon dan investasi hijau. Kami percaya Indonesia siap memainkan peran lebih besar dalam mekanisme perdagangan karbon global,” ujarnya.
Eriksen menilai proyek ini akan memberi contoh bagi negara lain serta menciptakan dorongan lebih besar bagi sektor publik dan swasta untuk terlibat dalam perdagangan karbon internasional.
PLN: Langkah Nyata Menuju Pembiayaan Karbon Energi Terbarukan
Dari pihak Indonesia, Direktur Teknologi, Engineering, dan Keberlanjutan PLN, Evy Haryadi, menegaskan bahwa PLN siap menjalankan mekanisme transaksi karbon dengan dukungan pemerintah.
“Perubahan iklim membutuhkan kerja sama global. Melalui kesepakatan ini, PLN bersama pemerintah menyiapkan fondasi bagi salah satu skema pembiayaan karbon terbesar untuk proyek energi bersih di Indonesia,” jelasnya.
Evy menambahkan bahwa mekanisme tersebut juga membuka peluang bagi pembiayaan energi terbarukan secara lebih sistematis melalui perdagangan karbon lintas negara.
Arah Implementasi: Skema GBI dan Penyusunan MOPA
Kesepakatan ini juga menjadi awal penerapan Generation-Based Incentive (GBI) sebagai dukungan terhadap target Nationally Determined Contributions (NDC) Indonesia.
Tahap berikutnya akan difokuskan pada penyusunan Mitigation Outcome Purchase Agreement (MOPA) untuk pembelian Internationally Transferred Mitigation Outcomes (ITMOs).
Langkah ini diharapkan dapat mendukung penurunan emisi gas rumah kaca, memperkuat bauran energi baru terbarukan, serta mengurangi ketergantungan pada pembangkit berbasis batubara.
