JAKARTA, Pilarportal.com – Gerbong mutasi di tubuh Polri kembali bergerak. Sebanyak 704 personel mendapat penugasan baru melalui kebijakan mutasi dan rotasi jabatan yang diterbitkan Kapolri pada 20 November 2026.
Kebijakan tersebut mencakup sejumlah posisi strategis, mulai dari Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), Wakapolda, pejabat Mabes Polri hingga Kapolres di berbagai wilayah Indonesia. Informasi mutasi diumumkan pada Minggu (22/11/2026).
Enam perwira tinggi dan menengah mendapat kepercayaan memimpin sejumlah Polda. Mereka adalah Irjen Pol Alfred Papare sebagai Kapolda Papua, Irjen Pol Edfrie R. Maith sebagai Kapolda Papua Barat, serta Brigjen Pol Augustinus Berlianto Pangaribuan sebagai Kapolda Bengkulu.
Selanjutnya, Irjen Pol Langgeng Purnomo ditugaskan sebagai Kapolda Sulawesi Tenggara, Irjen Pol Abioso Seno Aji sebagai Kapolda DIY, dan Irjen Pol Almas Widodo Kolopaking sebagai Kapolda Kalimantan Selatan.
Perubahan juga terjadi pada jajaran Wakapolda. Sejumlah pejabat yang mendapat penugasan baru yakni Kombes Pol Octo Budhi Prasetyo sebagai Wakapolda Kalimantan Utara, Brigjen Pol Beny Arjanto sebagai Wakapolda Kalimantan Barat, dan Kombes Pol Dr. Purwadi Wahyu Anggoro sebagai Wakapolda DIY.
Kemudian, Brigjen Pol Donny Adityawarman dipercaya menjadi Wakapolda Bengkulu, Brigjen Pol Dr. I Gusti Kade Budhi Harryarsana sebagai Wakapolda Sulawesi Tenggara, serta Kombes Pol Sugeng Hariyanto sebagai Wakapolda Maluku Utara.
Di lingkungan Mabes Polri, Brigjen Pol Iksantyo Bagus Pramono mendapat penugasan sebagai Kadivkum Polri. Sementara itu, Irjen Pol Yulius Audie Sonny Latuheru dipercaya mengemban jabatan Wakalediklat Polri dan Brigjen Pol Dwi Agus Prianto sebagai Karosundokinfokum Divkum Polri.
Mutasi dalam jumlah besar ini juga menyentuh sejumlah jabatan Kapolres dan posisi strategis lainnya. Penataan personel tersebut menjadi bagian dari dinamika organisasi untuk menjaga efektivitas pelaksanaan tugas serta meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian.
Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menjelaskan, mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian yang wajar dalam pembinaan organisasi Polri.
Menurutnya, penempatan personel dilakukan dengan memperhatikan prinsip meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas agar setiap pejabat mampu menjalankan tanggung jawab sesuai kebutuhan organisasi.
“Penempatan personel dalam jabatan di lingkungan Polri dilaksanakan dengan mempertimbangkan meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, dan integritas. Hal ini merupakan bagian dari upaya organisasi untuk memastikan setiap personel dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal,” ujar Johnny di Jakarta, Minggu (22/11/2026).
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para pejabat yang telah menuntaskan tugas sebelumnya. Kepada pejabat yang memperoleh penugasan baru, ia berharap agar segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja masing-masing.
“Setiap jabatan merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara profesional. Kami berharap para pejabat yang mendapat penugasan baru dapat menjaga integritas, meningkatkan kinerja, serta menghadirkan pelayanan kepolisian yang responsif dan bermanfaat bagi masyarakat,” tutupnya.

Komentar Batalkan balasan