JAKARTA, Pilarportal.com — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara mendorong agar hasil evaluasi kinerja tidak berhenti sebagai catatan, tetapi diterjemahkan menjadi langkah perbaikan yang konkret dan terukur.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Tahun 2026 yang berlangsung pada 20–23 September 2026 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta.
Rakor mengusung tema “Dari Evaluasi Menuju Aksi: Mewujudkan Kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang Berkualitas dan Berintegritas.”
Forum tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi capaian kinerja 2026 sekaligus menyusun langkah perbaikan dan arah kebijakan Kemenimipas untuk 2027.
Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Utara, I Gusti Bagus M. Ibrahim, menegaskan hasil evaluasi harus diterapkan hingga tingkat wilayah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT).
“Rakor ini harus menjadi ruang untuk melihat kembali apa yang sudah kita kerjakan, apa yang masih perlu diperbaiki, dan bagaimana hasil evaluasi tersebut kita terjemahkan menjadi aksi,” ujar Gusti, Senin (21/9/2026).
Menurutnya, jajaran wilayah siap memastikan setiap kebijakan yang ditetapkan dapat diterapkan secara nyata dan terukur.
Gusti mengatakan berbagai persoalan dan dinamika di lapangan harus menjadi bahan dalam penyempurnaan kebijakan.
Kanwil, lanjutnya, tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga menjadi penghubung agar kebijakan dapat diterapkan sesuai kebutuhan dan karakteristik wilayah.
“Setiap evaluasi, persoalan, dan kebutuhan yang muncul di lapangan harus menjadi bahan untuk memperbaiki cara kerja dan meningkatkan kualitas pelayanan. Kebijakan harus mampu menjawab kebutuhan nyata di wilayah,” katanya.
Gusti juga menekankan pentingnya kesinambungan kinerja antara Kanwil dan seluruh UPT Keimigrasian di Sulawesi Utara.
Hasil Rakor akan menjadi bahan konsolidasi internal, terutama dalam implementasi 15 Program Aksi Kemenimipas, peningkatan pelayanan publik, penguatan pengawasan dan pengendalian kinerja secara berjenjang.
“Kanwil harus mampu menjadi penghubung yang memastikan kebijakan pusat benar-benar dipahami dan dilaksanakan oleh UPT,” tegasnya.
Ia menambahkan, keberhasilan tidak cukup diukur dari kuatnya perencanaan.
“Ukuran keberhasilan akhirnya adalah perubahan yang dirasakan dalam penyelenggaraan Keimigrasian,” lanjut Gusti.
Penguatan pengendalian juga akan dilakukan melalui pengawasan yang konsisten, evaluasi berkala, pemetaan persoalan serta tindak lanjut terukur terhadap setiap rekomendasi.
Bagi Gusti, evaluasi harus menjadi instrumen manajemen untuk menemukan akar persoalan, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif.
“Kita ingin membangun budaya kerja yang berani mengevaluasi, cepat memperbaiki, dan konsisten memastikan hasilnya. Setiap rekomendasi harus memiliki tindak lanjut,” ujarnya.
Siapkan Arah Kinerja 2027
Rakor Kemenimipas Tahun 2026 diikuti jajaran pimpinan kementerian, termasuk Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Imigrasi, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Plt. Kepala BPSDM Imigrasi dan Pemasyarakatan, pimpinan tinggi pratama, kepala kantor wilayah serta unsur tata usaha dan umum.
Keikutsertaan Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Utara menjadi bagian dari konsolidasi organisasi untuk memastikan arah kinerja 2027 tetap memiliki kesinambungan dengan hasil evaluasi 2026.
Dengan semangat “Dari Evaluasi Menuju Aksi”, Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Utara mendorong agar setiap evaluasi menghasilkan perbaikan, setiap rekomendasi memiliki tindak lanjut, dan setiap kebijakan dapat diterapkan secara konsisten.
Langkah tersebut diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan Keimigrasian yang berkualitas, berintegritas, responsif dan memberikan dampak bagi masyarakat.
Penulis : Yudi Mintalangi (UKW 24799)
Editor : YUDI HM
Komentar Batalkan balasan