Pilarportal.com, Manado, 29 September 2025 – Polda Sulawesi Utara melalui Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) kembali melaksanakan Audit Kinerja Tahap II Tahun Anggaran 2025 yang berfokus pada aspek pelaksanaan dan pengendalian.
Kegiatan diawali dengan Taklimat Awal yang berlangsung di Aula Tribrata Polda Sulut, Senin (29/9), dipimpin langsung oleh Kapolda Sulut Irjen Pol Roycke Harry Langie.
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolda Brigjen Pol Awi Setiyono, para pejabat utama Polda, serta para Kapolres dan Kapolresta jajaran.
Dalam arahannya, Kapolda menegaskan pentingnya audit sebagai langkah strategis dalam memastikan kinerja kepolisian berjalan efektif dan akuntabel, terutama dalam bidang operasional, logistik, dan penganggaran keuangan.
“Segera lakukan upaya perbaikan atas pelaksanaan program, kegiatan, serta pengelolaan keuangan satuan kerja dan Polres jajaran. Jangan ada lagi temuan yang bersifat berulang,” tegas Kapolda.
Transformasi Polri Jadi Fokus
Kapolda juga menyoroti pentingnya transformasi kepolisian sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Prabowo Subianto, yang mendorong Polri melakukan perubahan signifikan di berbagai aspek organisasi.
Melalui program Quick Wins Akselerasi Transformasi Polri, terdapat 7 kegiatan dan 11 indikator yang menjadi tolok ukur utama, antara lain:
- Kepemimpinan yang adaptif
- Gaya hidup anggota Polri
- Pelayanan publik prima
- Inisiatif anti korupsi
- Pembinaan SDM berbasis merit system
- Sistem operasional yang proaktif dan problem solving
- Pemberdayaan media sebagai sarana edukasi, informasi, dan inspirasi
- Peningkatan kehadiran polisi dalam masyarakat (harkamtibmas)
- Komunikasi sosial yang efektif
- Penegakan hukum yang transparan dan akuntabel
Pengawasan Jadi Prioritas
Lebih lanjut, Kapolda menyebut bahwa dalam pelaksanaan audit ini terdapat dua kegiatan pengawasan penting sebagai bagian dari agenda reformasi Polri, yaitu:
- Optimalisasi pengawasan terhadap Pegawai Negeri pada Polri untuk menghilangkan pelanggaran disiplin, etik, maupun pidana.
- Optimalisasi pengawasan melekat guna memastikan setiap anggota menjalankan tugas sesuai aturan dan standar yang berlaku.
Audit kinerja ini diharapkan dapat menjadi momentum peningkatan kualitas tata kelola organisasi, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian melalui kinerja yang lebih profesional, transparan, dan berintegritas.
