Akademisi Unsrat Dorong Polri Tetap di Bawah Presiden

Kamis, 29 Januari 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Dr. Tommy Sumakul, S.H., M.H.,

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Dr. Tommy Sumakul, S.H., M.H.,

MANADO, Pilarportal.com – Wacana penggabungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) ke dalam Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menuai kritik dari kalangan akademisi.

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Dr. Tommy Sumakul, S.H., M.H., menilai rencana tersebut berpotensi melemahkan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Menurut Dr. Tommy, menempatkan Polri di bawah kementerian justru menjadi kemunduran dalam reformasi kelembagaan yang selama ini bertujuan memperkuat profesionalisme dan independensi aparat penegak hukum.

“Jika ada kekurangan dalam tubuh Polri, yang perlu dilakukan adalah pembenahan internal. Bukan dengan mengubah posisi institusionalnya di bawah kementerian lain,” ujarnya saat dimintai keterangan.

Ia menegaskan bahwa struktur Polri yang saat ini berada langsung di bawah Presiden merupakan bentuk ideal dalam menjaga netralitas serta efektivitas tugas kepolisian. Menurutnya, jalur komando langsung tersebut memungkinkan pengambilan kebijakan strategis berjalan cepat tanpa hambatan birokrasi panjang.

Dr. Tommy juga menyoroti mekanisme pengangkatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Ia mengusulkan agar penunjukan Kapolri cukup menjadi kewenangan Presiden tanpa harus melalui proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR.

BACA JUGA  Pemuda Muhammadiyah Dukung Polri Tetap di Bawah Presiden

“Langkah pembenahan yang tepat justru pada sistem penguatan institusi, termasuk mekanisme penunjukan pimpinan. Presiden seharusnya memiliki kewenangan penuh agar Polri tetap solid dan profesional,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia berharap pemerintah tidak tergesa-gesa dalam merespons wacana tersebut dan tetap menjaga posisi Polri sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada kepala negara.

Menurutnya, stabilitas keamanan nasional akan lebih terjamin jika Polri tidak terjebak dalam struktur birokrasi kementerian yang berpotensi menghambat kinerja operasional.

Berita Terkait

Hari Bakti Ke-2 Kemenimipas, Imigrasi dan Pemasyarakatan Sulut Perkuat Komitmen Pelayanan
Kapolda Sulut Ajak Warga Minut Jaga Kamtibmas, Bupati Joune Ganda Apresiasi Sinergi Polri
Bawa Semangat Mapalus, Kapolda Sulut Ajak Warga Bitung Jaga Persatuan
Polres Minut Siagakan 130 Personel Hadapi Potensi Bencana Alam
Dirreskrimsus dan Kapolres Boltim Berganti, Kapolda Tekankan Polri Bersama Masyarakat
Dirreskrimum Polda Sulut Bantah Tuduhan Permintaan Dana, Ungkap Dasar Penghentian Kasus
Kapolda Sulut Ngopi Bareng Buruh, Aspirasi dan Hak Pekerja Jadi Sorotan
HUT ke-81 Brimob, Kapolri Disambut Atraksi dan Tradisi Kebanggaan Korps

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 21:07

Hari Bakti Ke-2 Kemenimipas, Imigrasi dan Pemasyarakatan Sulut Perkuat Komitmen Pelayanan

Kamis, 19 November 2026 - 19:33

Kapolda Sulut Ajak Warga Minut Jaga Kamtibmas, Bupati Joune Ganda Apresiasi Sinergi Polri

Kamis, 19 November 2026 - 12:10

Bawa Semangat Mapalus, Kapolda Sulut Ajak Warga Bitung Jaga Persatuan

Kamis, 19 November 2026 - 08:08

Polres Minut Siagakan 130 Personel Hadapi Potensi Bencana Alam

Rabu, 18 November 2026 - 19:39

Dirreskrimsus dan Kapolres Boltim Berganti, Kapolda Tekankan Polri Bersama Masyarakat

Berita Terbaru

Click to listen highlighted text!