Undang 200 NGO dan Stakeholder, KPU Sulut Sosialisasikan Pemilu 2024 dan Perekrutan Badan Ad Hoc

Plt. Ketua KPU Sulut Meidy Tinangon, membuka secara resmi sosialisasi ini.

Dalam sambutannya Tinangon mengatakan, sosialisasi ini diselenggarakan agar Pemilu 2024 menjadi milik publik karena rakyat atau publiklah yang merupakan aktor utamanya.

“Kami berharap peserta yang hadir saat ini bisa memberikan pemahaman ke masyarakat mengenai Tahapan Pemilu 2024 dan informasi perekrutan penyelenggara Pemilu di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan atau Badan Ad Hoc,” ujar Tinangon.

“Sosialisasi ini bertujuan untuk menginformasikan setiap jadwal dan prosedur tahapan Pemilihan Umum kepada masyarakat lewat perwakilan organisasi non pemerintahan dan stakeholder.” tambahnya
Kurang lebih 200 orang perwakilan Organisasi Non Pemerintah serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulut dan stakeholder lainnya mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut.

Pada hari pertama, penyampaian materi oleh Ketua Bawaslu Sulut Ardiles Mewoh mengenai Strategi Pengawasan Pemilu Tahun 2024, Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) Muhammad Tio Aliansyah memaparkan Sistemetika Penyelenggara Pemilu / KEPP, Kepala Badan Kesbangpol Sulut Ferry Sangian terkait Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 Di Provinsi Sulawesi Utara dan Anggota KPU Sulut Salman Saelangi menjelaskan Tahapan Pemilu dan Perekrutan Badan Ad Hoc.

Hari selanjutnya, narsumber Anggota Bawaslu Sulut Zulkifili Densi memaparkan  Penanganan Temuan dan Laporan Penyelenggaraan Pemilu dan Anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Sulawesi Utara Viktory Rotty menyampaikan materi Etika Berdemokrasi, Anggota KPU Sulut Salman Saelangi menjelaskan Tahapan Pemilu dan Perekrutan Badan Ad Hoc.

Hadir pada kegiatan itu, Anggota Lanny Ointu, Kabag Teknis Penyelenggara, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM Carles Worotitjan, Kasubag Teknis Penyelenggara dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Greis Tamba.(*/yud)