Pilarportal.com — Jakarta — Kementerian Kesehatan setiap tahunnya mendapatkan dana operasional Badan Layanan Umum (BLU) dari Kementerian Keuangan sebesar Rp 15 triliun.
Dana tersebut, difokuskan untuk pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi pendidikan kesehatan.
Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin pun meminta kepada 58 Badan Layanan Umum (BLU) dibawah koordinasinya agar dana operasional tersebut digunakan untuk pengembangan kualitas dan mutu pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia.
“BLU paling besar untuk rumah sakit, ada juga untuk pendidikan seperti Poltekkes, balai-balai penelitian yang juga untuk tes-tes alat,” kata Menkes Budi saat menghadiri Rapat Koordinasi BLU tahun 2023 di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Kamis (2/3).
“Saya minta ke rumah sakit, yang pertama bukan untung tapi nomor satu harus bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat,” lanjut Menkes.
Untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang prima, Menkes menekankan setidaknya ada 2 aspek yang harus ditingkatkan oleh rumah sakit diantaranya inovasi untuk pengembangan layanan serta pengampuan layanan prioritas di seluruh Indonesia.
“Rumah sakit agar bagus harus punya inovasi di layanannya, dan itu harus bekerjasama dengan perguruan tinggi, kalau ini tidak dilakukan bagaimana layanannya bisa maju, orang lebih memilih pergi ke rumah sakit di luar negeri,” ujar Menkes.
Menkes menyontohkan, salah satu inovasi yang belum berjalan adalah terkait pengobatan transplantasi sumsum tulang belakang untuk penanganan penyakit kanker yang terkait dengan darah seperti leukemia, multiple mieloma, dan limfoma.
Padahal, inovasi dari treatment baru ini telah digunakan di banyak negara termasuk di negara-negara ASEAN.
“Malaysia dalam 5 tahun terakhir bisa naik dari 100 ke 300, Thailand juga segitu, Vietnam 80, Bangladesh 20, Myanmar 8, Indonesia setahun cuma 5, kenapa? karena tidak pernah melakukan penelitian untuk itu,” jelas Menkes.
Selanjutnya, Menkes mendorong rumah sakit utamanya rumah sakit rujukan nasional untuk melakukan program pengampuan ke rumah sakit yang belum mampu melayani layanan prioritas pemerintah.
Dikatakan Menkes, salah satu layanan yang harus dikembangkan merata di seluruh Indonesia adalah jantung. Sebagai satu dari empat penyakit penyebab kematian tertinggi di Indonesia, kapasitas pelayanan jantung masih sangat minim. Saat ini baru 44 dari 514 kabupaten/kota yang mampu melakukan pemasangan ring.
