MANADO, Pilarportal.com – Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Dr. Feri Tas, S.H., M.Hum., M.Si., mengingatkan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow agar menjalankan fungsi pengawasan anggaran secara objektif, transparan, dan berlandaskan integritas.
Penegasan tersebut disampaikan saat Feri Tas menjadi narasumber utama dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow di Swiss-Belhotel Manado, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan yang diinisiasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Nusantara Manado tersebut turut dihadiri Bupati Bolaang Mongondow, Ketua DPRD, serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow.
Menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulut, Irvan Bilaleya, S.H., kegiatan tersebut secara khusus mengangkat tema optimalisasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Dalam pemaparannya bertajuk “Peranan DPRD dalam Pengawasan dan Pemberantasan Korupsi”, Feri Tas menjelaskan bahwa DPRD memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui tiga fungsi utama, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Ketiga fungsi tersebut, menurutnya, harus dijalankan secara maksimal dan bertanggung jawab agar kebijakan publik serta pengelolaan keuangan daerah tetap berada dalam koridor hukum dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Ia juga menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penindakan. Langkah pencegahan harus dimulai sejak tahap perencanaan pembangunan, pembahasan regulasi, pengalokasian anggaran, hingga pelaksanaan program pemerintah.
“Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD harus bersifat objektif, menyeluruh, dan berlandaskan integritas yang tinggi. Sejumlah titik rawan dalam siklus anggaran daerah, seperti potensi konflik kepentingan, praktik manipulasi anggaran, munculnya proyek titipan, gratifikasi, hingga penyalahgunaan kewenangan, harus diantisipasi dan ditutup celahnya sejak dini,” ujar Feri Tas.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya hubungan kerja yang proporsional antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), khususnya dalam proses penyusunan dan pembahasan APBD.
Menurutnya, hubungan legislatif dan eksekutif harus berjalan berdasarkan prinsip checks and balances, sehingga masing-masing pihak dapat menjalankan kewenangannya secara seimbang dan bertanggung jawab.
Perbedaan pandangan dalam pembahasan anggaran seharusnya menjadi ruang untuk menguji dan menyempurnakan kebijakan, bukan dimanfaatkan sebagai kesempatan memasukkan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
Feri Tas juga mengingatkan bahwa setiap proses penganggaran harus mengutamakan kepentingan masyarakat serta menghindari praktik yang berpotensi merugikan keuangan negara maupun daerah.
Melalui Bimtek tersebut, para pimpinan dan anggota DPRD diharapkan semakin memahami pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan, efisiensi belanja daerah, penguatan kemandirian fiskal, serta pengawasan terhadap penggunaan anggaran.
Menutup pemaparannya, Plt. Kajati Sulut menekankan bahwa jabatan dan kewenangan harus selalu disertai tanggung jawab serta integritas pribadi.
Komitmen antikorupsi, lanjutnya, harus menjadi landasan dalam setiap pengambilan keputusan politik maupun pelaksanaan tugas kelembagaan.
Dengan demikian, penyusunan dan pelaksanaan APBD 2027 di Kabupaten Bolaang Mongondow diharapkan berjalan transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pilarportal.com – Akurat, Cepat, dan Berimbang.
Penulis : Yudi Mintalangi (UKW 24799)
Editor : YUDI HM
Komentar Batalkan balasan