Menteri Hukum Luncurkan Legal Policy Hub untuk Integrasi Kebijakan Publik

Senin, 15 September 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pilarportal.com, Jakarta – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas meluncurkan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK): Legal Policy Hub di Graha Pengayoman, Senin (15/9).

Supratman menilai, fragmentasi regulasi, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta ego sektoral masih menjadi hambatan dalam penyusunan kebijakan publik.

“Kerja sama lintas kementerian sangat penting. Selama ini yang membuat kita sulit maju salah satunya adalah ego sektoral. Kemenkum memiliki tugas untuk mengoordinasikan sekaligus mengharmonisasi regulasi yang akan disusun,” ujarnya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, FKK hadir sebagai wadah strategis untuk menyatukan hasil analisis kebijakan dari berbagai sektor, sehingga kebijakan publik dapat dirumuskan secara holistik, berbasis bukti, dan berorientasi hasil.

“Sinergi ini akan melahirkan kebijakan nyata yang dirasakan masyarakat, seperti peningkatan layanan publik, pertumbuhan ekonomi merata, dan stabilitas sosial,” kata Supratman.

Sebagai contoh, ia menyebut penyederhanaan regulasi penyaluran pupuk yang berhasil memangkas 143 aturan dari tingkat pusat hingga daerah.

Langkah ini diyakini dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus mempercepat swasembada.

BACA JUGA  Menteri Hukum Ajak Diaspora Indonesia di Inggris Berkontribusi

Sektor pangan sendiri menjadi salah satu fokus utama.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 menunjukkan, industri pengolahan pangan menyumbang sekitar 15 persen dari total industri manufaktur nasional, menyerap lebih dari 5 juta tenaga kerja, serta berkontribusi Rp 853 triliun terhadap PDB tahun 2023 dengan proyeksi pertumbuhan 4,5 persen pada 2024.

Melalui FKK, pemerintah berharap lahir rekomendasi kebijakan dalam bentuk policy brief untuk mendorong modernisasi sektor pangan, memperluas ekspor, memperkuat UMKM, serta memperkokoh ketahanan pangan nasional.

Acara peluncuran diikuti lebih dari 100 peserta dari 50 kementerian, lembaga, pemerintah daerah, asosiasi pangan, akademisi, praktisi, hingga organisasi masyarakat sipil, baik luring maupun daring.

Kehadiran mereka mencerminkan semangat kolaborasi dalam membangun ekosistem kebijakan yang lebih integratif.

Berita Terkait

Resmob Polres Tomohon, Ringkus 9 Pelaku Penganiayaan Sadis di Kakaskasen
Kabid Humas: Oknum Anggota Polri Tabrak Pemotor di Manado, Proses Hukum dan Kode Etik Berjalan
Operasi Senyap Bareskrim Berhasil! 23 Ton Komoditas Ilegal Diamankan di Pontianak
Ringan Sama Dijinjing! Pesan Menyentuh di Halal Bihalal Keluarga Besar Rajawali Baru
Ramdhani Sabet Change Maker Awards 2026, Solusi Stateless Jadi Kunci
Peringati HBP ke-62, Lapas Tondano Gelar Berbagai Lomba Olahraga
Bareskrim Polri Sikat Sindikat Phishing Global, Dua Otak Kejahatan Ditangkap di Kupang
BPJS Kesehatan Luncurkan Quick Wins 100 Hari, Layanan PANDAWA Kini Bisa Diakses 24 Jam

Berita Terkait

Selasa, 21 April 2026 - 21:01 WITA

Resmob Polres Tomohon, Ringkus 9 Pelaku Penganiayaan Sadis di Kakaskasen

Selasa, 21 April 2026 - 20:40 WITA

Kabid Humas: Oknum Anggota Polri Tabrak Pemotor di Manado, Proses Hukum dan Kode Etik Berjalan

Minggu, 19 April 2026 - 17:35 WITA

Operasi Senyap Bareskrim Berhasil! 23 Ton Komoditas Ilegal Diamankan di Pontianak

Minggu, 19 April 2026 - 17:22 WITA

Ringan Sama Dijinjing! Pesan Menyentuh di Halal Bihalal Keluarga Besar Rajawali Baru

Minggu, 19 April 2026 - 12:44 WITA

Ramdhani Sabet Change Maker Awards 2026, Solusi Stateless Jadi Kunci

Berita Terbaru