Pilarportal.com, Jakarta, 15 Oktober 2025 — Bareskrim Polri terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang pangan.
Melalui kerja sama strategis dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag),
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin), langkah ini menjadi bagian penting dari upaya kolektif menjaga keamanan, mutu, dan keaslian produk pangan di Indonesia.
Koordinasi tersebut meliputi pertukaran data, penyelidikan bersama, hingga penindakan terpadu terhadap berbagai pelanggaran, seperti peredaran pangan ilegal, pemalsuan label, serta penyalahgunaan izin edar.
Dalam sinergi ini, Bareskrim Polri berperan di bidang penegakan hukum, sementara kementerian dan lembaga terkait menjalankan fungsi regulasi, pengawasan teknis, serta pembinaan pelaku usaha.
Kombes Pol Ronald Yohanes, S.I.K., selaku Tim Analis Bidang Pusat Data Kriminal Analisis Transnasional (PDKAT) Pusiknas Bareskrim Polri, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menangani kejahatan di bidang pangan.
“Penanganan kejahatan di bidang pangan tidak bisa dilakukan secara sektoral. Diperlukan pendekatan terpadu yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik dari sisi regulasi, pengawasan, maupun penegakan hukum. Sinergi ini menjadi fondasi dalam menciptakan sistem pengawasan pangan yang lebih efektif dan berkeadilan,” ujar KBP Ronald, Selasa (14/10).
Ia menambahkan, kolaborasi ini akan memperkuat pengawasan dari hulu hingga hilir, sekaligus mendorong transparansi dalam setiap proses penanganan pelanggaran di sektor pangan.
Dengan sinergi yang semakin solid, diharapkan kehadiran negara dalam melindungi konsumen serta menjamin ketertiban distribusi pangan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
