JAKARTA, Pilarportal.com – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (20/5/2026).
Pidato tersebut disampaikan dalam agenda Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027.
Kehadiran Presiden Prabowo disambut Ketua DPR RI Puan Maharani. Selanjutnya, Kepala Negara disambut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta para Wakil Ketua DPR RI.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Rapat paripurna dibuka langsung oleh Ketua DPR RI sebelum Presiden Prabowo menyampaikan arah kebijakan ekonomi dan fiskal pemerintah di hadapan anggota dewan serta tamu undangan.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa APBN merupakan instrumen penting dalam membangun bangsa dan mewujudkan cita-cita nasional sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.
Menurut Presiden, penyusunan RAPBN 2027 dilakukan sebagai bagian dari strategi pemerintah menjaga kesinambungan pembangunan nasional di tengah tantangan global yang terus berkembang.
Presiden Prabowo juga menyoroti kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia yang saat ini penuh ketidakpastian. Meski demikian, pemerintah tetap optimistis terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Pemerintah berkomitmen menjaga pengelolaan fiskal yang sehat, tepat sasaran, dan berkelanjutan untuk mendukung agenda prioritas nasional di berbagai sektor strategis.
Beberapa fokus utama pemerintah dalam RAPBN 2027 antara lain ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi rakyat dan pembangunan nasional yang merata.
Kepala Negara menegaskan bahwa kebijakan fiskal harus mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekaligus memperkuat fondasi ekonomi Indonesia ke depan.
Momentum penyampaian KEM dan PPKF RAPBN 2027 tersebut juga bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap 20 Mei.
Pemerintah berharap arah kebijakan ekonomi dan fiskal yang disusun dapat menjaga stabilitas nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Sumber: BPMI Setpres
Penulis : Yudi Mintalangi (UKW- 24799)
Editor : Yudi Mintalangi























Komentar