Presiden Prabowo Dorong Danantara Kelola Aset Negara untuk Percepat Pertumbuhan Ekonomi

JAKARTA, Pilarportal.com – Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, di kediamannya di Kertanegara, Jakarta, Minggu (21/6/2026).

Pertemuan tersebut membahas strategi pengelolaan aset negara agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden Prabowo menaruh perhatian serius terhadap upaya optimalisasi aset negara melalui transformasi badan usaha milik negara (BUMN) dan pengembangan sektor ekonomi baru.

Menurut Teddy, pengelolaan aset negara yang lebih efektif diharapkan mampu menciptakan nilai tambah bagi rakyat dan memperkuat fondasi ekonomi Indonesia.

Dalam pertemuan itu, Presiden dan Rosan juga membahas berbagai peluang pertumbuhan ekonomi yang dapat dikembangkan oleh Danantara.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah pariwisata, termasuk pengembangan kegiatan olahraga, konser musik, dan industri kreatif yang dinilai mampu menarik investasi dan meningkatkan perputaran ekonomi.

Teddy menjelaskan sektor-sektor tersebut berpotensi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.

Selain membahas peluang ekonomi baru, Presiden Prabowo turut menyoroti proses konsolidasi dan transformasi BUMN yang saat ini terus berjalan.

Hingga saat ini, sebanyak 258 entitas BUMN telah berhasil dikonsolidasikan dari total sekitar 1.077 entitas yang ada.

Pemerintah menargetkan sekitar 300 entitas tambahan dapat dikonsolidasikan dalam waktu dekat guna meningkatkan efisiensi dan memperkuat tata kelola perusahaan negara.

Langkah tersebut juga diharapkan dapat mengurangi beban biaya yang selama ini ditanggung negara sekaligus meningkatkan produktivitas aset nasional.

Transformasi BUMN dan optimalisasi aset negara menjadi bagian dari agenda besar Presiden Prabowo dalam memperkuat ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berharap setiap aset negara mampu memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.