MANADO, Pilarportal.com — PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo (UID Suluttenggo) memperkuat Program Listrik Perdesaan (Lisdes) periode 2026–2029 untuk memperluas akses listrik hingga ke desa, dusun terpencil dan wilayah kepulauan di Sulawesi Utara.
Program tersebut diarahkan untuk mendukung target rasio elektrifikasi 100 persen pada 2029.
Pelaksanaannya melibatkan PLN, Kementerian ESDM, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota serta berbagai pemangku kepentingan.
PLN Fokus Jangkau Wilayah Terpencil
General Manager PLN UID Suluttenggo Usman Bangun mengatakan listrik merupakan kebutuhan dasar yang perlu tersedia secara merata bagi masyarakat.
Menurutnya, PLN berkomitmen agar masyarakat di wilayah terpencil hingga kepulauan dapat memperoleh akses energi listrik.
“Tidak ada lagi masyarakat di desa, dusun terpencil, maupun wilayah kepulauan di Sulawesi Utara yang belum menikmati indahnya terang listrik. Bersama seluruh pemangku kepentingan, kami ingin memastikan tidak ada satu pun wilayah yang tertinggal dalam menikmati akses energi,” ungkap Usman.
Strategi pelaksanaan Lisdes disesuaikan dengan kondisi geografis masing-masing wilayah.
Untuk wilayah daratan, PLN akan memperluas jaringan listrik melalui pembangunan dan penambahan infrastruktur seperti tiang serta kabel listrik.
Sementara untuk wilayah kepulauan dan daerah terpencil, PLN menyiapkan pembangkit listrik mandiri sesuai kebutuhan serta bantuan pasang baru listrik bagi masyarakat.
Kementerian ESDM Dorong Kolaborasi
Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Dr. Havidh Nazif, S.T., S.H., M.M., mengatakan target elektrifikasi 100 persen pada 2029 membutuhkan kerja sama lintas sektor.
Menurutnya, kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan membuat pendekatan elektrifikasi tidak dapat diseragamkan.
“Target ini tidak mudah karena Indonesia adalah negara kepulauan dengan karakteristik wilayah yang beragam, sehingga pendekatannya harus disesuaikan. Di daratan kami lakukan perluasan jaringan, sedangkan di kepulauan dibangun pembangkit melalui program listrik perdesaan,” jelas Havidh.
Ia menambahkan, Kementerian ESDM membutuhkan dukungan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan, terutama dalam pemetaan lokasi serta kesiapan pelaksanaan program.
“Kementerian ESDM tidak bisa bekerja sendiri. Kami memastikan pemetaan lokasi dan mengharapkan dukungan penuh dari seluruh stakeholder agar program ini berjalan tepat waktu dan optimal,” tambahnya.
Sangihe Siapkan Data dan Lahan
Dukungan juga datang dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari, S.E., M.M., menyatakan kesiapan pemerintah daerah membantu kelancaran Program Lisdes, termasuk penyediaan data dan penyiapan lahan.
Menurut Michael, kesiapan lahan menjadi salah satu hal yang perlu dipastikan sejak awal agar pelaksanaan program tidak terhambat ketika anggaran telah tersedia.
“Permasalahan yang kerap terjadi sebelumnya adalah kesiapan lahan. Ini sudah menjadi catatan evaluasi kami agar segera disiapkan dari awal. Jadi, ketika anggaran siap, eksekusi program bisa langsung berjalan lancar dan tepat waktu di wilayah kepulauan,” ungkap Michael.
Melalui kolaborasi PLN, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Program Listrik Perdesaan 2026–2029 diharapkan memperluas akses listrik hingga wilayah pelosok dan kepulauan.
Program ini sekaligus diarahkan untuk mendukung terwujudnya “Sulut Terang Benderang” serta membuka peluang peningkatan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di daerah yang selama ini belum terjangkau jaringan listrik.
Penulis : Roos Yunita
Editor : Roos Yunita
Komentar Batalkan balasan