Sangihe-Pilarportal.com-Penjabat (Pj) Bupati Kepulauan Sangihe, dr. Rinny Tamuntuan, bersama dengan Kepala Badan (Kaban) Perbatasan, Ferdinand Manumpil, Kepala Dinas (Kadis) Kominfo, Siegfried Harikatang dan Kadis PUPR, Engelin Sasiang melakukan pertemuan serta audiensi dengan Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara (BNPP) RI, Dr. Robert Simbolon, MPA dan Plh. Asisten Deputi (Asdep) Pengelolaan Lintas Batas Negara, Budi Setyono, S.STP, M.Si, Plh. Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan, Gotmen Nainggolan yang juga sebagai Kepala Biro Hukum Organisasi dan Kepegawaian dan Karo Perencanaan dan Kerjasama beserta jajaran.
Audensi tersebut, berkaitan dengan Pembangunan Pos Lintas Batas (PLBN) yang ada di Kecamatan Marore, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dimana pada kesempatan itu, Pj. Bupati Kepulauan Sangihe menjelaskan, mengenai hal-hal yang berhubungan dengan persyaratan PLBN berdasarkan Perpres 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2O20-2024 dan Perpres 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024 .
“Dimana pada tahun 2022 Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) telah melakukan kajian Study Kelayakan,” jelasnya.
Untuk itu, kunjungannya kali ini ialah mempertegas bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendukung penuh pembangunan PLBN Marore melalui penyediaan tanah maupun dukungan lainnya sesuai kewenangan yang berlaku.
Lanjut Tamuntuan, aktifitas perlintasan orang dan barang dari Marore ke Batuganding, Philipina ataupun sebaliknya cukup ramai, sehingga perlu ada peningkatan dari Pos Lintas Batas Tradisional Marore menjadi Pos Lintas Batas Negara Sehingga mengharapkan agar BNPP dapat memfasilitasi percepatan pembangunan PLBN.
“Tentunya, dengan apa yang kami sampaikan, Melalui Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, BNPP Pusat bisa menindak lanjuti dan memfasilitasi percepatan pembangunan PLBN di Kec. Marore,” ungkap Tamuntuan.
Selain itu ada permasalahan terkait dukungan sarana prasarana penunjang kerja sama Border Crossing Agreement (BCA) yaitu Border Crossing Station (BCS) Marore dalam keadaan rusak berat.
“Juga masalah transportasi laut juga menjadi permasalahan dikawasan perbatasan,” paparnya.
Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara, BNPP RI, Dr. Robert Simbolon, MPA mengatakan, pihaknya telah merencanakan Pembangunan PLBN Marore sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dan Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara tahun 2020-2024,
“Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) akan berkoordinasi dengan Kemen PUPR untuk pembangunan dan Asisten Deputi (ASDEP) Pengelolaan Lintas Batas Negara serta BNPP juga telah melakukan kajian Pembangunan PLBN melalui beberapa aspek,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Plh Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Gotmen Nainggolan menambahkan, bahwa estimasi anggaran pembangunan PLBN telah dihitung.
“Dan untuk kebutuhan lahan disiapkan oleh Pemda, selain itu patung Soekarno di Kecamatan Marore akan diperbaiki,” pungkasnya. (Boni)
