Update Penanganan Kasus Dugaan Korupsi Dana Pemprov ke GMIM, Kejati Sulut Kembalikan 5 Berkas ke Polda

Selasa, 27 Mei 2025

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara mengembalikan lima berkas perkara dugaan tipikor terkait pemberian dana hibah dari Pemerintah Provinsi Sulut kepada Sinode GMIM tahun anggaran 2020–2023.

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara mengembalikan lima berkas perkara dugaan tipikor terkait pemberian dana hibah dari Pemerintah Provinsi Sulut kepada Sinode GMIM tahun anggaran 2020–2023.

Pilarportal.com, Manado – Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut) melalui Jaksa Penuntut Umum (JPU) Bidang Pidana Khusus telah mengembalikan lima berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) terkait pemberian dana hibah dari Pemerintah Provinsi Sulut kepada Sinode GMIM tahun anggaran 2020–2023.

Menurut Kepala Seksi Penerangan Hukum  Januarius Lega Bolitobi, S.H.,. pengembalian berkas perkara tersebut dilakukan pada Selasa, 27 Mei 2025, di Kantor Kejati Sulut, disertai petunjuk (P-19) kepada penyidik Polda Sulut agar melengkapi kekurangan dalam berkas tersebut.

Sebelumnya, pada 15 Mei 2025, JPU Kejati Sulut telah menerima pelimpahan tahap I atas kelima berkas tersebut.

“Setelah dilakukan penelitian, ditemukan kekurangan baik secara formil maupun materiil, sehingga berkas harus dikembalikan ke penyidik untuk dilengkapi,”terang Januarius dalam rilisnya, Selasa (27/5/2025).

Diketahui, Ditreskrimsus Polda Sulut telah menahan empat tersangka dalam kasus ini, yakni:

Jeffry Korengkeng

Fereydy Kaligis

Steve Hartke Andries Kepel

Asiano Gammy Kawatu

Dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 7 April 2025 lalu, Kapolda Sulut Irjen Pol Rocky Langie mengungkapkan bahwa dugaan korupsi dana hibah ini telah menyebabkan kerugian negara.

BACA JUGA  Bertemu Kajati Sulawesi Utara, Danlanudsri Perkenalkan Diri Sebagai Warga Baru Forkopimda Sulut

“Berdasarkan audit dari BPKP, telah terjadi kerugian negara sebesar Rp8.967.684.405,” ungkap Irjen Pol Roycke.

Polda Sulut juga telah memnta keterangan sejumlah ahli, termasuk dari:

Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Hukum dan HAM

Ahli konstruksi dari Politeknik

Ahli perhitungan kerugian negara

Berita Terkait

Jadi Narsum di Bimtek DPRD Bolmong, Plt Kajati Sulut Ingatkan ini
Mapalus Presisi Jadi Andalan Imigrasi Sulut, Akurasi Data Penumpang Diperkuat
Eks Kadis DW, Dari Rutan Beralih Jadi Tahanan Kota, Ini Penjelasan Kajari Minahasa Rama Eka Darma
Bukan Sekadar Angka, Kakanwil Haposan Tekankan Kualitas Kinerja Pemasyarakatan
Plt Kakanim Manado: Tiga WNA China Tak Langgar Aturan Keimigrasian, Sah Tinggalkan Sulut
BSG Lakukan Penyelarasan Organisasi dan Pengurus demi Kinerja Keuangan Berkelanjutan
Eks Kadis Perdagangan, di Tahan Kejari Minahasa Terkait Kasus Ritribusi Pasar
GM PLN Suluttenggo Perkuat Sinergi dengan BIN, Polda dan Kejati Sulut

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 21:18

Jadi Narsum di Bimtek DPRD Bolmong, Plt Kajati Sulut Ingatkan ini

Rabu, 11 November 2026 - 17:57

Mapalus Presisi Jadi Andalan Imigrasi Sulut, Akurasi Data Penumpang Diperkuat

Rabu, 11 November 2026 - 11:25

Eks Kadis DW, Dari Rutan Beralih Jadi Tahanan Kota, Ini Penjelasan Kajari Minahasa Rama Eka Darma

Selasa, 10 November 2026 - 12:59

Bukan Sekadar Angka, Kakanwil Haposan Tekankan Kualitas Kinerja Pemasyarakatan

Selasa, 10 November 2026 - 11:35

Plt Kakanim Manado: Tiga WNA China Tak Langgar Aturan Keimigrasian, Sah Tinggalkan Sulut

Berita Terbaru

Click to listen highlighted text!