Pilarportal.com, Manado – Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Pemprov Sulut Evans Steven Liow diperiksa Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sulut, Selasa (29/10).
Dihadapan puluhan awak media Liow menuturkan bahwa materi pemeriksaan terkait kerjasama media tahun 2023 hingga 2024 yang ada di Pemprov Sulut .
“Ya, seputar kerjasama media dan pertanyaannya cukup banyak, kemungkinan staf saya juga yang ada di Kominfo akan diminta keterangannya,”jelas Liow yang juga menjabat Pjs Bupati Minsel ini.
Liow memberikan apresiasi kepada penyidik Subdit Tipidkor yang memeriksanya.
“Saya sangat enjoy dan diterima dengan baik bahkan selama pemeriksaan tidak ada tekanan,”ungkapnya.
Menurut mantan Kaban Kesbangpol Sulut ini pemeriksaan penyidik yang detail membuatnya senang dan kedepannya akan ekstra hati-hati.
Ditambahkannya dari hasil sample BPK terkait kerjasama media di Pemprov Sulut tidak ada temuan,”yang saya takutkan jika ada temuan, kalaupun ada temuan akan ditindaklanjuti”cetusnya.
Diketahui Polda Sulawesi Utara dan jajaran terus melakukan upaya pemberantasan korupsi.
Hal tersebut kata Kapolda Sulut Irjen Pol Roycke Harry Langie, merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Asta Cita Presiden.
“Polri atau Polda Sulut adalah bagian daripada Pemerintah, dan program Bapak Presiden itu juga merupakan perintah yang harus Polda Sulut laksanakan,” tegas Irjen Pol Roycke, di lobi lantai 2 Mapolda Sulut, Selasa (29/10/2024).
Ini katanya sudah ditindaklanjuti oleh Bapak Kapolri ke seluruh jajaran, dimana tugas Kepolisian dalam penegakan hukum diantaranya, pemberantasan narkoba, judi online, penyelundupan, korupsi dan TPPO. “Kita harus melaksanakan perintah ini,” katanya.
Mantan Kakorbinmas Polri ini juga minta kepada masyarakat agar melaporkan apabila ada informasi terkait kejahatan-kejahatan tersebut. “Silahkan melaporkan dan juga bisa langsung menghubungi saya,” ucapnya.
Ia juga menegaskan bahwa untuk memajukan daerah Sulawesi Utara, maka salah satunya adalah dilakukan penegakan hukum dalam hal pencegahan korupsi.
