TOMOHON – PILARPORTAL – Sejumlah warga Griya Bangun Tomohon Lestari (GBTL) 2 mengeluh terkait tagihan iuaran air yang dilayangkan pihak pengembang.
Atas dasar itu, warga pun menyampaikan aspirasi dan pengaduan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Teranyar, Rabu (30/6/2022), menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan tersebut, perwakilan warga GBTL 2 menghadiri rapat bersama pimpinan dan anggota Komisi II DPRD Tomohon, serta pihak pengembang Perum GBTL 2.
Kepada awak media, salah satu warga GBTL 2, Julius Billy Lengkong menilai, bahwa dengan harga 75 ribu rupiah per enam kubik tidak cocok dengan istilah untuk perumahan bersubsidi.
“Kalau mengacu dari developer harga 75 ribu per enam kubik, kami rasa ini memang rumah perum bersubsidi, seharusnya itu kan dihuni oleh masyarakat menengah ke bawah. Jadi kalau harga 75 ribu itu per enam kubik, tidak cocok dengan istilah untuk perumahan yang bersubsidi,” ungkapnya.
Ia pun berharap, pihak developer bisa menjamin ketersediaan air. Dia juga membeberkan kejadian di lapangan, banyak unit yang belum berjalan air. “Ada yang cuma 2-3 menit jalan. Istilahnya belum merata,” beber Lengkong.
Dia pula mengatakan, dari hiring tersebut masih akan disepakati nominal harga antara user dan developer.
“Nanti akan dijadwalkan untuk pertemuan. Tapi memang sampai saat ini belum tau kapan, karena dari pihak perwakilan developer ingin berkordinasi dengan direksinya,” tuturnya.
Berhubung harga masih akan didiskusikan atau nego dengan pihak pengembang, diharapkannya juga disepakati harga yang wajar.
“Jadi memang perlu juga komitmen dari pihak developer untuk siap menjalankan air, supaya dari masyarakat pun bisa membayar nantinya,” ujarnya.
Diketahui, kata Lengkong, sebenarnya yang menjadi keluhan warga adalah terkait sarana dan prasarana serta utilitas umum.
“Tapi merucut ke masalah kebutuhan air. Memang jadi pokok permasalahan air. Karena merupakan kebutuhan sehari-hari,” tandas Lengkong.
Ketua Komisi II DPRD Tomohon, Ladys Turang mengatakan, terkait persoalan ini pihaknya mencoba menjembatani kedua pihak, agar boleh mendapatkan titik temu.
“Kami tadi telah meminta pihak developer agar membuka komunikasi yang baik dengan user dalam hal penghuni GBTL 2 yang mengeluh dan komplain soal air, terutama dari segi nominal maintanance fee dan kelancaran air,” ujarnya.
Menurut Turang, pemerintah dan DPRD Tomohon sudah selayaknya untuk care (red,peduli) tentang permasalahan air ini. “Kami akan terus memantau kinerja dan perfomance dari developer, apakah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku,” tegasnya.
Sementara, perwakilan developer GBTL 2, Dean Kermite, S.H., menurutnya terkait masalah air yang dikeluhkan masyarakat, ia mengatakan, sebenarnya hal itu telah diakomodir pihaknya, dengan menjalankan biaya maintanance perbulannya 75 ribu rupiah. (*/DRO)
