JAKARTA, Pilarportal.com — Di tengah derasnya arus informasi dan banjir konten digital, peran Humas Polri menjadi semakin strategis sebagai garda depan dalam menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Hal tersebut disampaikan Dr. Devie Rahmawati, Associate Professor Universitas Indonesia, dalam Dialog Kebangsaan Divhumas Polri T.A. 2025 yang digelar dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-74 Humas Polri, bertempat di STIK-PTIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, Kamis (30/10/2025).
Menurut Dr. Devie, dunia komunikasi kini memasuki era Experience Economy dan Attention Economy, di mana perhatian publik menjadi aset paling berharga. Keberhasilan sebuah institusi, termasuk Polri, tidak hanya diukur dari apa yang disampaikan, tetapi dari bagaimana pesan itu dirasakan oleh masyarakat.
“Tantangan terbesar Humas Polri saat ini bukan sekadar menarik perhatian publik, tetapi bagaimana mempertahankannya agar pesan institusi tidak tenggelam di tengah kebisingan digital,” ujar Dr. Devie.
“Setiap anggota Polri sejatinya adalah humas. Polisi bukan berdiri untuk masyarakat, tetapi bagian dari masyarakat itu sendiri.”
Ia menegaskan, komunikasi publik Polri perlu dibangun di atas empat elemen utama: hiburan (entertainment), pendidikan (educational), estetika (aesthetic), dan keaslian (authentic).
Hiburan dalam konteks komunikasi, jelasnya, bukan sekadar menyenangkan, tetapi juga menenangkan dan menuntun pada kebenaran. Estetika mencerminkan profesionalisme pelayanan, sedangkan keaslian mencerminkan ketulusan serta karakter sejati Polri.
Dr. Devie juga menyinggung fenomena “lost in the scroll” yang banyak diulas media global seperti Forbes, di mana perhatian publik mudah teralihkan oleh arus konten media sosial. Karena itu, pesan Polri perlu disajikan secara menarik, ringkas, dan relevan agar tidak tenggelam di tengah kebisingan digital.
“Judul yang kuat, kalimat pembuka yang menarik, serta visual yang bermakna menjadi kunci agar pesan Polri dapat diterima dengan baik,” katanya.
Lebih jauh, Dr. Devie menilai bahwa membangun citra positif Polri tidak cukup melalui strategi komunikasi formal, tetapi melalui komunikasi yang hidup dalam keseharian anggota di lapangan.
“Masyarakat menilai Polri bukan hanya dari penegakan hukum, tetapi dari tutur kata, sikap, dan empati setiap anggota,” tegasnya.
“Kepercayaan publik tidak dimulai dari seragam, pangkat, atau jabatan—melainkan dari empati dalam berinteraksi.”
Sebagai penutup, Dr. Devie mengingatkan bahwa di era digital, komunikasi bukan lagi tentang siapa yang paling sering berbicara, tetapi siapa yang paling tulus dan autentik.
“Dunia tidak kekurangan informasi, tetapi kekurangan makna,” ujarnya. “Setiap pesan Humas Polri harus membawa nilai, kejujuran, dan empati. Karena pada akhirnya, Polri tidak hanya bekerja untuk masyarakat — Polri adalah bagian dari masyarakat itu sendiri.”
