MANADO, Pilarportal.com – Direktorat Jenderal Imigrasi memperkuat pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) di wilayah perbatasan.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pencegahan TPPO dan TPPM melalui kerja sama dengan organisasi internasional di Manado, 11–13 Agustus 2026.
Kegiatan berlangsung di Courtyard by Marriott Manado dan diikuti jajaran Imigrasi serta sejumlah pemangku kepentingan dari berbagai wilayah Sulawesi.
Rapat dibuka Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Utara Ramdhani yang diwakili Kepala Bidang Dokumen Perjalanan, Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, Rejeki Putra Ginting.
Turut hadir Direktur Kerja Sama Keimigrasian dan Bina Perwakilan Arief Munandar, Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Selatan Friece Sumolang, serta para kepala UPT Keimigrasian se-Sulawesi.
Forum tersebut juga menghadirkan narasumber dari Polda Sulawesi Utara dan International Organization for Migration (IOM).
Pembahasan difokuskan pada pencegahan TPPO dan TPPM, termasuk pengawasan migrasi tidak teratur serta penguatan perlindungan masyarakat.
Hampir 500 WNI Dicegah Berangkat
Dalam forum tersebut terungkap bahwa jajaran Imigrasi hingga Juli 2026 telah menunda keberangkatan hampir 500 WNI yang terindikasi berkaitan dengan TPPO.
Di antaranya terdapat calon pekerja migran Indonesia yang hendak berangkat melalui jalur nonprosedural.
Pencegahan juga diperkuat dari tingkat masyarakat melalui program Desa Binaan Imigrasi.
Hingga 2026, sebanyak 1.172 Desa Binaan Imigrasi telah dibentuk sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko TPPO dan migrasi ilegal.
Rejeki Putra Ginting menegaskan, TPPO dan TPPM merupakan kejahatan lintas negara yang memanfaatkan mobilitas serta kerentanan manusia.
Karena itu, pencegahan membutuhkan deteksi dini, pengawasan, pertukaran informasi, dan kolaborasi lintas sektor.
Sulut Punya Tantangan Perbatasan
Sulawesi Utara menjadi wilayah yang mendapat perhatian khusus karena memiliki posisi geografis strategis di kawasan Asia-Pasifik.
Mobilitas manusia dan hubungan antarnegara memberikan peluang ekonomi, tetapi sekaligus membuka potensi terjadinya kejahatan lintas negara.
Imigrasi dinilai memiliki posisi penting dalam mencegah kejahatan tersebut melalui pemeriksaan dokumen, pengawasan, intelijen keimigrasian, serta pemanfaatan data perlintasan.
Pengawasan perbatasan juga diarahkan tidak hanya untuk mengatur keluar-masuk orang, tetapi memastikan kawasan tersebut aman dan mampu melindungi masyarakat dari eksploitasi.
Melalui rapat koordinasi ini, peserta didorong memperkuat pertukaran informasi terkait pola perlintasan, modus operandi, jaringan perekrut, hingga indikasi TPPO dan TPPM.
Kerja sama lintas batas dan internasional juga akan diperkuat untuk meningkatkan kemampuan deteksi dini berbasis risiko.
Forum tersebut diharapkan mampu menyatukan langkah Imigrasi, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan organisasi internasional dalam membangun sistem pencegahan TPPO dan TPPM yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
Penulis : Yudi Mintalangi (UKW 24799)
Editor : YUDI HM
Komentar